Bisnis.com, JAKARTA—Bank Pembangunan Daerah (BPD) diminta untuk memperbesar kontribusi dalam sektor penyaluran kredit perumahan, khususnya yang masuk skema subsidi.
Langkah tersebut demi mendorong realisasi program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah serta mengejar angka backlog yang telah mencapai 11,6 juta unit atau rumah tangga.
Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti menyebutkan hingga 2017 kontribusi BPD dalam program satu juta rumah khususnya dalam fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) masih minim. Padahal, jumlah bank pembangunan daerah yang ikut berpartisipasi dalam proyek ini mencapai 20 BPD.
Pemerintah melalui kementerian PUPR sangat mendorong peran BPD untuk menyalurkan kredit perumahan rakyat (KPR), tapi kenyataannya memang belum signifikan.
"Kita punya fasilitas FLPP dan pada 2017 sudah lebih dari 500.000 unit yang dilayani FLPP. Ada 20 BPD yang ikut dalam program ini tetapi kontribusi BPD masih sangat kecil, baru 3,16% dari penyaluran KPR FLPP,” katanya kepada Bisnis, Kamis (5/4/2018).
Padahal, menurutnya, bank-bank daerah ini memiliki keunggulan dalam pemasaran dan pengelolaam karena lebih memahami karakteristik masyarakat serta lebih mengerti akan sumber-sumber pembangunan.
Belum lagi, bank-bank pembangunan daerah biasanya dipercaya menangani pembayaran payroll aparatur sipil negara (ASN) yang tentu saja berpotensi menjadi menjadi market bagi penyaluran kredit perumahan baik bersubsidi maupun non-subsidi.
Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com, merujuk pada data dari Kementerian PUPR, realisasi program satu juta rumah hingga akhir Desember 2017 telah mencapai 904.758 unit.
