Bisnis.com, PADANG—Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat akan memeriksa seluruh perizinan resort yang ada di daerah itu, menyusul terjadinya pengusiran oleh salah satu resort terhadap anggota dewan beberapa waktu lalu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Syaiful Jannah menyebutkan akan mengecek legalitas resort. Termasuk juga tenaga kerja dan visa pengunjung objek wisata di daerah itu.
“Kami berkomitmen membentuk tim terpadu untuk mengecek legalitas resort yang ada di Mentawai, tenaga kerjanya, dan visa pengunjung,” katanya, Kamis (15/3/2018).
Dia mengatakan daya tarik Mentawai adalah pariwisatanya, sehingga persoalan mengenai pariwisata harus jelas, agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.
Sebelumnya, anggota DPRD Sumbar dan DPRD Kepulauan Mentawai dilarang masuk oleh pengelola Aloita Resort di Simakakang, Pulau Sipora.
Informasi yang beredar beberapa orang anggota DPRD Sumbar dan Mentawai menyambangi Aloita Resort untuk menikmati wisata Mentawai sebelum bertolak dari Pelabuhan Tuapejat, ibukota Mentawai menuju Kota Padang.
Namun, saat merapat di resort tersebut, rombangan anggota DPRD ini dilarang menepi dan masuk kawasan resort.
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Mentawai Desti Seminora mengatakan tidak ada aturan pelarangan kepada wisatawan untuk menikmati alam atau berkunjung ke tempat wisata, termasuk kawasan resort.
“Itu tidak ada aturan yang melarang untuk berkunjung, siapa pun bisa menikmati destinasi pariwisata seperti resort,” katanya.
Dia mengatakan semua pengelola resort sudah tahu tentang tidak ada larangan berkunjung ke pantai maupun resort, kecuali saat resort tengah dipenuhi tamu, sehingga tidak menerima tamu lainnya.
“Paling, parlu koordinasi terlebih dahulu kalau ada pejabat-pejabat mau datang, Disparpora Mentawai akan fasilitasi,” katanya.
Sementara itu, manajemen Aloita Resort melalui managernya Fabrizio menyampaikan permintaan maaf atas insiden pelarangan memasuki kawasan resort terhadap anggota DPRD Sumbar dan Mentawai beberapa waktu lalu.
“Saya mau klarifikasi, bahwa kemarin ada salah paham, saya meminta maaf, dan ke depan tidak akan terjadi lagi,” katanya.
Adapun, Pemkab Mentawai mencatat lebih dari 30 resort yang beroperasi di daerah itu, sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh orang asing.
