Bisnis.com, BATAM – Pengembangan KEK Tanjung Sauh masih butuh perencanaan teknis yang lebih detail. Dokumen perencanaan pengembangan Tanjung Sauh baru sebatas kajian Makro, sejenis pre visibility study. Dokumen tersebut belum bisa diajukan kepada penyandang dana.
“Belum sampai sampai kepada Outline Bussiness Case (OBC). Masih perlu ada kajian yang lebih ke Bankable,” ujar Deputi Perencanaan BP Batam Yusmar Anggadinata, Kamis (1/3/2018).
Baru-baru in Presiden Joko Widodo menyetujui pengembangan KEK Tanjung Sauh, setelah Gubernur Kepri Nurdin Basirun memaparkan secara khusus rencana pengembangannya. Rencananya kawasan in akan jadi pelabuhan peti kemas modern, containeryard dan kawasan industri terpadu.
Selain itu Tanjung Sauh juga akan dikembangkan menjadi tempat pengolahan dan penyimpanan gas, logistik hub, dan port gateway di wilayah Indinesia Timur. Dari paparan BP Batam, Tanjung Sauh mampu menampung 10 juta hingga 15 juta TEUs.
Menurut Angga pembangunan Tanjung Sauh memiliki nilai strategis untuk Kepri. Menurut beberapa survey, kapasitas trafik kargo container akan terus bertumbuh pesat di kawasan selat Malaka. Pada 2030 diperkirakan volume kontainer yang melintas mencapai 143 juta TEUs.
Mengacu data tersebut, setidaknya ada potensi 32 juta TEUs yang bisa dimanfaatkan oleh Kepri. Angka tersebut diambil dari estimasi kapasitas pelabuhan di sekitar perairan Selat Malaka, seperti Singapura, Port Klang, Tanjung Pelepas, Bangkok dan Myanmar.
Namun dengan kapasitas pelabuhan Batam saat ini, potensi tersebut tak akan bisa ditangkap. Pelabuhan Batu Ampar, Batam, saat ini hanya berkapasitas 300 ribu TEUs. Jika dikembangkan, pelabuhan itu hanya mampu menampung 1 juta hingga 2 juta TEUs.
Itu sebabnya Kepri butuh pelabuhan baru yang lebih besar dengan kedalaman laut yang memadai. Jika tidak, potensi perdagangan tersebut tidak akan bermanfaat untuk perekonomian Kepri.
Tanjung Sauh yang berjarak 1 KM dari pelabuhan Batuampar dianggap potensial untuk dikembangkan. Namun areanya tak masuk dalam kawasan FTZ Batam, sehingga tak mendapat fasilitas bebas bea serta bebas PPN dan PPNBm.
Terakhir Angga mengatakan, BP Batam bersama Pemko Batam serta Pemprov Kepri akan memperjuangkan agar Tanjungsauh mendapat fasilitas serupa. Namun dia masih enggan memaparkan pola pengelolaan di sana.
Namun dari pemaparan Gubernur Kepri kepada Presiden Jokowi diketahui bahwa arah pengembangan Tanjung Sauh adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Yang menentukan Tanjung Sauh bukan BP Batam, tapi pemerinah Pusat. Pemerintah pusat yang menentukan atas saran-saran dari Gubernur Kepri,” tutur Angga.
Namun menurut Angga, pembangunan Tanjungsauh akan makan waktu cukup lama. Dari pengalamannya, membangun pelabuhan laut butuh waktu enam hingga sepuluh tahun. Mulai dari perencanaan teknis hingga pembangunan konstruksi.
Kendati demikian, Angga sudah punya visi pembangunan dermaga pelabhan Tanjungsauh kedepan. Menurutnya Dia mengusulkan, dermaga pelabuhan dibangun dengan mengkoneksikan antar pulau dalam gugusan pulau Tanjung Sauh.
Cara tersebut mendatangkan keuntungan ganda. Konektifitas antar pulau akan membentuk sebuah waduk baru di tengah gugusan. Waduk itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Batam atau Bintan.
“Hasil pembangunan dermaga jadi dua fungsi. Satu sebagai dermaga, yang lainnya air di tengah pulau bisa jadi danau. Sehingga kita punya danau untuk keperluan air bersih. Satu kali kerja tapi banyak fungsi,” tuturnya.
