BPBD Minta Pemda di Sumut Terbitkan Perda Bangunan Tahan Gempa

Bisnis.com, MEDAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Utara meminta kabupaten dan kota di provinsinya menerbitkan peraturan daerah yang mengatur bangunan tahan gempa.

Menurut Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis, salah satu solusi untuk menghadapi bencana gempa bumi yang sering terjadi di daerahnya adalah dengan menerbitkan regulasi bangunan.

"Kami mengimbau ada Perda-Perda di kabupaten/kota mengenai bangunan tahan gempa," ungkapnya saat temu pers di Kantor BMKG Wilayah I Sumut, Rabu (15/2/2017).

Dia mengatakan, secara umum, Sumut merupakan provinsi yang memiliki kerawanan terjadinya bencana gempa bumi, khususnya Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dan Kabupaten Karo.

Karena itu, selain regulasi tentang penanganan bencana alam yang sudah diterbitkan baik oleh pusat maupun daerah, dibutuhkan juga regulasi yang mengatur tentang struktur bangunan.

"Misalnya, di Taput tidak boleh rumah dibangun dengan menggunakan bahan batu."

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara sendiri, menurutnya, sudah mulai memikirkan masalah ini dengan membangun contoh rumah-rumah tahan gempa di daerah Siosar.

Beberapa waktu terakhir, Provinsi Sumatra Utara mengalami guncangan gempa bumi dalam skala wilayah yang luas, termasuk sampai ke Ibu Kota, Medan.

Sebelumnya, Syahnan, Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah I Sumut mengatakan, getaran gempa yang sering dirasakan masyarakat berasal dari pergerakan lempeng tektonik di Tanah Karo atau wilayah yang mencakup Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo.

Lempeng tektonik yang hingga kini masih diteliti ini berbeda dengan Patahan Sumatra yang melintang dari Aceh hingga ke Bangka. Patahan itu merupakan segmen-segmen yang berada di Tanah Karo.

Menurut Retno Agung, Peneliti BMKG Wilayah I Sumut, wilayah Tanah Karo memiliki banyak sekali struktur patahan meski dimensi patahan tidak sepanjang Sesar Sumatra.