Bisnis.com, PADANG—Pengusaha mendesak pemerintah agar pembangunan infrastruktur tol Trans Sumatra ruas Padang – Pekanbaru segera dikebut pembangunannya guna meningkatkan mobilitas barang dan jasa.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatra Barat Ramal Saleh menyebutkan keberadaan infrastruktur yang memadai penting untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Infrastruktur perlu ditingkatkan agar cost logistik bisa ditekan, baik itu infrastruktur jalan raya, tol, maupun infrastruktur antar pulau,” katanya, Senin (17/9/2018).
Dia meyakini ketersediaan infrastruktur akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Termasuk program pemerintah membangun tol Trans Sumatra.
Makanya, kata dia, jalan tol Padang – Pekanbaru yang menghubungkan wilayah barat dan timur Pulau Sumatra juga perlu dipercepat pengerjaannya untuk mengakselerasi pertumbuhan di kawasan itu.
Menurutnya, pengusaha – pengusaha yang tergabung di Kadin Sumbar mendesak agar pembangunan jalan tol dan infrastruktur penting di daerah itu segera terealisasi.
Baca Juga
Asril, Direktur Utama PT Kunango Jantan mengatakan keberadaan jalan tol di Sumbar akan memudahkan pergerakan barang dan jasa, dan mempercepat pengembangan ekonomi daerah.
“Efeknya sangat besar bagi Sumbar. Pergerakan barang jadi cepat, sertor pariwisata juga bisa tumbuh lebih cepat,” katanya.
Dia mengungkapkan kalangan pebisnis mendukung penuh pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru yang akan memperpendek jarak tempuh dari sekitar 8 jam perjalanan menjadi hanya 3,5 jam saja.
Adapun, pembangunan tol Padang – Pekanbaru masih terkendala pembebasan lahan di ruas tahap I Padang – Sicincin yang belum kelar.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebutkan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang menghubungkan Sumbar – Riau itu, yakni sepanjang 4,2 kilometer di Kabupaten Padang Pariaman (Padang – Sicincin) belum kelar.
Menurutnya, belum ada titik temu mengenai harga, dan juga ditemukan penggantian ruas tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah Padang Pariaman.
“Ada perbedaan persepsi mengenaik NJOP. Jadi akan dirapatkan lagi dan dievaluasi untuk memutuskan titik temu sesuai data Dispenda Padang Pariaman,” ujarnya belum lama ini.
Dia mengharapkan persoalan ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol itu cepat selesai, sehingga pembangunan bisa dilanjutkan.
Sebelumnya, tim dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) juga sudah turun ke lapangan untuk duduk bersama masyarakat guna memastikan patokan harga ganti rugi lahan tersebut, sehingga ada titik temu.
Di awal, pemerintah mematok harga ganti rugi di kisaran Rp32.000 hingga Rp286.000 per meter untuk ganti rugi lahan di daerah itu. Namun, karena salah paham banyak masyarakat yang menolak besaran ganti rugi tersebut.
“Kami lakukan persuasif dan duduk bersama masyarakat untuk menuntaskan pembebasan lahan ini. Harapan kami semua pihak ikut bersama-sama mendorong agar pembangunan tol bisa kembali dilanjutkan,” katanya.
Adapun, jalan tol Padang – Pekanbaru dibangun sepanjang 245,8 kilometer yang akan dibagi dalam tiga tahap.
Untuk tahap I dibangun dari Padang – Sicincin sepanjang 28 kilometer yang ditargetkan rampung pada 2019 mendatang.
Selanjutnya tahap II menghubungkan Pekanbaru – Bangkinang sepanjang 38 kilometer, dan tahap III Sicincin, Sumatra Barat menuju Bangkinang, Riau sepanjang 189 kilometer yang ditargetkan tuntas pada 2023.
