Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG – Data dari Tim Advokasi Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan kondisi penanganan kemiskinan di Lampung makin membaik.
"Hal ini menyusul sejumlah data yang menguatkan berkurangnya kemiskinan. Selain itu, terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas penanggulangan kemiskinan, termasuk dari faktor fiskal, bahkan pengaruh pembayaran zakat," kata Muhammad Arif Tasrif dari TNP2K di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Jumat (4/5/2018).
Dia menyebutkan data yang diperoleh pada April 2018 menunjukkan sejumlah daerah yang mengalami kondisi membaik tersebut disebabkan faktor kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintahannya.
Menurutnya, berkurangnya kemiskinan dalam belanja publik dipengaruhi tiga hal. Pertama, karena pengaruh ekonomi makro dari pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi termasuk penciptaaan lapangan kerja, stabilisasi harga, iklim investasi, dan pengembangan infrastruktur.
Kedua, faktor pendapatan utama yaitu pengaruh langsung dari upaya membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi warga kurang mampu. Hal itu antara lain terlihat dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui padat karya, dukungan pengembangan usaha mikro (seperti Kredit Usahaa rakyat), pelatihan kerja dan pendampingan usaha sektoral (Kube).
Ketiga, transfer barang atau bantuan bagi warga kurang mampu, seperti raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi listrik, dan sebagainya. "Berdasarkan data, seluruh faktor belanja publik ini dilakukan secara optimal oleh Pemprov Lampung."
Tasrif memaparkan data seluruh provinsi di Indonesia, Lampung masih berada di atas Aceh, Sumatra Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Barat dan Papua. Jumlah penduduk miskin Lampung sekitar 13,04% dari populasi.
Garis kemiskinan yang diukur dari pendapatan per kapita per bulan, Provinsi Lampung masih lebih tinggi dari nasional. Garis kemiskinan nasional pendapatan per kapita per bulan Rp387.160, sedangkan Lampung menyentuh Rp400.000.
Menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Lampung juga pernah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Pada Januari 2018 lalu, BPS juga merilis bahwa perbaikan kinerja Pemprov Lampung berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di Lampung.
BPS Provinsi Lampung mencatat angka kemiskinan Lampung September 2017 turun 13,04%, lebih tinggi dari nasional yang 10,12%. Penurunan kemiskinan di Lampung juga mengungguli sejumlah provinsi di Sumatra seperti Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Aceh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
