Bisnis.com, PEKANBARU – Setelah sempat terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di awal 2025, PT Pulau Sambu di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mulai menunjukkan langkah pemulihan dengan melakukan rekrutmen ulang terhadap para pekerja yang terdampak.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau Boby Rachmat mengatakan perusahaan berjanji akan merekrut kembali pekerja secara selektif dan bertahap, seiring dengan membaiknya pasokan kelapa yang menjadi bahan baku utama industri mereka.
"Mereka berkomitmen melakukan rekrutmen kembali secara selektif dan bertahap apabila pasokan kelapa sudah mulai membaik. Itu janji mereka, dan mudah-mudahan dapat terealisasi. Kabarnya, sudah hampir 400–500 pekerja akan dipekerjakan kembali," kata Boby, Senin (28/4/2025).
Sebelumnya, Disnakertrans Riau telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 3.128 pekerja di PHK pada Februari 2025 lalu, mayoritas berasal dari dua perusahaan kelapa besar di Inhil, yaitu PT Pulau Sambu dan PT RSUP Pulau Burung.
Boby menyebutkan, sejak Maret 2025, situasi ketenagakerjaan di Inhil mulai membaik. Tidak ada laporan PHK baru yang masuk, dan PT Pulau Sambu telah memulai upaya untuk mengembalikan pekerja yang sebelumnya terkena PHK.
"Untuk bulan Maret di Inhil tidak ada PHK lagi. Sementara di PT Pulau Sambu, mereka sudah mulai melakukan rekrutmen ulang terhadap pekerja yang terdampak. Namun, data resmi terkait jumlah pasti yang sudah bekerja kembali belum kami terima," jelasnya.
Baca Juga
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid sebelumnya mengungkapkan bahwa gelombang PHK di PT Pulau Sambu dipicu oleh krisis bahan baku. Produksi kelapa di kebun-kebun rakyat Inhil turun drastis, lebih dari 50%, akibat faktor cuaca dan kondisi alam.
"Biasanya petani bisa panen 10.000 butir kelapa per trip, kini hanya sekitar 5.000 butir. Ini menjadi salah satu penyebab utama operasional perusahaan terganggu hingga berujung pada PHK massal," jelas Abdul Wahid.
Meski tantangan sektor kelapa masih berat, upaya rekrutmen kembali ini diharapkan menjadi sinyal positif bagi pemulihan industri dan kesejahteraan pekerja di Indragiri Hilir.
Pemerintah Provinsi Riau dan Disnakertrans Riau akan terus memantau perkembangan agar hak-hak pekerja tetap terlindungi dan stabilitas sektor ketenagakerjaan bisa segera pulih.
