Bisnis.com, PADANG - Pengamat Koperasi Zirma Yusri berharap pemerintah berkomitmen dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia itu tidak dilibatkan dalam persoalan politik.
“Saya telah baca surat petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Inpres KopDes Merah Putih itu, konsep nya bagus. Ada peluang ekonomi di pedesaan tumbuh, asalkan berjalan sesuai komitmennya dan tidak dilibatkan soal politik,” kata Zirma, Jumat (17/4/2025).
Alasan Zirma menyoroti soal politik, karena pembentukan KopDes Merah Putih datang dari pusat dan diberi modal oleh pemerintah pusat. Sementara melihat dari konsep koperasi itu, dari anggota untuk anggota, artinya modal koperasi dan laba dari koperasi itu datang dari anggota dan dinikmati oleh anggota.
Sedangkan untuk KopDes Merah Putih itu, modalnya diberikan pemerintah. Melihat dari cara pembentukan koperasi ini, maka ada kewajiban bagi masing-masing KopDes Merah Putih, mampu menunjukan peran kinerja yang memberikan dampak kepada perekonomian di pedesaan.
“Dalam kinerjanya nanti ada capaian dan target, karena modalnya dari pemerintah. Di satu sisi hal ini tidak ada masalah, asalkan berjalan sesuai dengan konsep apa itu koperasi,” sebutnya.
Dia menyampaikan melihat pada era Presiden RI Soeharto dulu, memang koperasi menjadi ujung tombak perekonomian di pedesaan, tidak hanya tentang koperasi simpan pinjam, tapi untuk untuk koperasi unit desa (KUD) yang menjadi tempat sandaran petani mendapatkan akses kebutuhan petani secara tepat sasaran.
Baca Juga
Kini di era Presiden RI Prabowo Subianto kembali menggemakan peran koperasi yang diharapkan menjadi penopang perekonomian di pedesaan. Hebatnya lagi Presiden Prabowo, masing-masing KopDes Merah Putih diberi modal Rp5 miliar, dan hal ini patut disambut dengan baik bagi masyarakat.
Zirma yang juga seorang pensiunan eselon II aparatur sipil negara (ASN) yang telah mengabdikan dirinya di dunia koperasi di wilayah Sumatra Barat, menceritakan selama dirinya bergelut di dunia koperasi di Ranah Minang, ada banyak persoalan yang membuat koperasi itu sulit berkembang dan bahkan tutup, dan tidak sedikit juga koperasi di Sumbar ini berkembang menjadi koperasi yang terbilang besar aset usahanya.
“Sumbar sebagai daerah kelahiran bapak koperasi di Indonesia, melihat dari rentetan sejarah, peran koperasi telah memberikan dampak yang sangat baik perekonomian di pedesaan. Bahkan bisa menumbuhkan lapangan usaha baru dan memberikan lapangan pekerjaan, yang kemudian anggota koperasinya juga memiliki sandaran kebutuhan finansial,” jelasnya.
“Soal keperluan dana, saya meyakini lebih efisien mendapatkan dana ke koperasi ketimbang berurusan dengan perbankan. Di Sumbar bahkan ada anggota koperasinya yang beralih dari perbankan mendapatkan modal usaha menjadi nasabah di sebuah koperasi simpan pinjam,” sambungnya.
Dikatakannya salah satu contoh koperasi yang baik di Sumbar yang bisa dilihat itu, koperasi yang ada di wilayah Pasar Baso, Kabupaten Agam. Pedagang di Pasar Baso itu keuntungan dari berdagang di tabung di koperasi, bahkan per hari para pedagang itu datang ke koperasi untuk menabung.
Hal tersebut terjadi, adanya kepercayaan yang didapatkan anggotanya, dan ternyata akses pedagang untuk pinjaman modal usaha ke koperasi itu tidaklah terlalu rumit, sehingga memberikan dampak kepada kemajuan usaha dari pedagang.
“Kalau tidak salah saya, total aset di koperasi tersebut nilainya mencapai puluhan miliar. Meski memiliki banyak nilai aset, saking bagusnya kondisi finansial anggota yang kebanyakan pedagang di pasar, sangat rendah nilai pengajuan pinjaman, dan malah yang meningkat itu simpan dana dari anggota ke koperasi,” ungkapnya.
Zirma menyatakan melihat dari satu koperasi di Sumbar itu, bila nanti KopDes Merah Putih ada di setiap desa yang nantinya akan menyesuaikan potensi masing-masing desa, maka ekonomi di pedesaan akan kuat, sehingga secara bertahap akan berdampak kepada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Jadi ketika apa yang disampaikan pemerintah soal KepDes Merah Putih itu, harus komitmen ketika nanti direalisasikan di tengah-tengah masyarakat. Kuncinya, jangan dilibatkan soal politik,” tegasnya.
Menurutnya apabila di kemudian hari KopDesa Merah Putih malah dikait-kaitkan dengan politik, maka apa yang dicita-citakan selama ini soal peran koperasi untuk perekonomian di pedesaan bakal hancur, suntikan modal Rp5 miliar untuk masing-masing koperasi bakal sia-sia saja.
“Kenapa politik yang dikhawatirkan, karena nanti pengurusnya itu ternyata berafiliasi dengan partai tertentu, akibatnya koperasi tidak berjalan sesuai makna dan konsep sebuah koperasi lagi, yang sebelumnya dari anggota untuk anggota, malah berubah menjadi kata pimpinan dan putusan pimpinan yang mutlak. Hal itu jelas tidak cocok di sebuah koperasi,” kata Zirma.
.jpg?w=300&h=221)
