Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi mengatakan selama periode 2019 hingga 2024, Pemprov Riau telah mengalokasikan anggaran hampir Rp1 triliun, tepatnya Rp999,7 miliar, untuk membayar bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi warga Riau.
"Komitmen ini dilanjutkan melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) periode 2025-2027," ungkapnya, Rabu (20/11/2024).
Rahman mengakui seluruh kabupaten/kota di Riau telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC). Hingga 1 November 2024, tingkat kepesertaan jaminan kesehatan di Provinsi Riau telah mencapai 98,41%, melampaui target nasional sebesar 98% yang ditetapkan hingga akhir 2024.
“Ini adalah bentuk komitmen pemda untuk memastikan semua masyarakat Riau mendapatkan layanan kesehatan yang setara. Namun, kami menyadari masih ada 110.661 jiwa yang belum memiliki jaminan kesehatan, dan ini akan menjadi fokus perhatian kami,” ujarnya.
Dia menjelaskan kendala utama masih adanya masyarakat yang belum terdaftar adalah bertambahnya populasi penduduk serta adanya warga yang belum memiliki KTP, yang menjadi syarat utama pendaftaran program JKN.
Baca Juga
Selain itu, Pemprov Riau juga terus melakukan pembaruan dan validasi data, termasuk menghapus data penduduk yang telah meninggal dunia.
Pada 2024, Pemprov Riau telah membayarkan bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk 800.000 jiwa dengan skema budget sharing. Dalam skema ini, 55% iuran peserta kategori kelas III sebesar Rp19.750 per jiwa ditanggung oleh Pemprov Riau, sementara 45% sisanya sebesar Rp15.750 per jiwa dibayarkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Rahman Hadi menegaskan komitmen ini berlanjut pada APBD 2025, dengan alokasi sebesar Rp247,8 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membayar iuran budget sharing bagi 800.000 jiwa sebesar Rp184,8 miliar, serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional untuk 2,5 juta jiwa sebesar Rp63 miliar.
“Keberlanjutan pendanaan ini menunjukkan keseriusan Pemprov Riau dalam mendukung UHC, demi memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan finansial,” ungkapnya.
Dengan langkah ini Pemprov Riau tidak hanya berfokus pada angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan diharapkan seluruh penduduk Riau dapat menikmati akses layanan kesehatan yang lebih baik di masa mendatang.
