Bisnis.com, BATAM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Riau (Kepri) memastikan persiapan Pemilu 2024 berjalan lancar pada H-2. Sebanyak 60% logistik telah dikerahkan ke kecamatan-kecamatan, yang akan segera didistribusikan ke tingkat kelurahan dan desa.
"Kemudian dari 41.398 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah dilantik, diberikan bimbingan teknik (bimtek) dan elaborasi pengetahuannya sudah siap. Mereka sudah dipantau untuk mulai membangun Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata Ketua KPU Kepri, Indrawan Susilo, Senin (12/2/2024) di Batam.
Sementara itu jumlah TPS di seluruh Kepri mencapai 5.914 TPS, terdiri dari 496 TPS di Bintan, 781 TPS di Karimun, 242 TPS di Natuna, 357 TPS di Lingga, 160 TPS di Anambas, 637 TPS di Tanjungpinang, dan 3.241 TPS di Batam.
Sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1,500,974 DPT, yang terdiri dari 123.355 DPT di Bintan, 191.416 DPT di Karimun, 57.504 DPT di Natuna, 75.088 DPT di Lingga, 34.921 DPT di Anambas, 167.076 DPT di Tanjungpinang, dan 851.614 DPT di Batam.
Sementara itu Gubernur Kepri, Ansar Ahmad berharap pemilu 2024 kali ini dapat berjalan lancar. "Mudah-mudahan dengan himbauan-himbauan dari pemerintah pusat, KPU, Bawaslu, pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat dalam membangun demokrasi Saya kira seluruh masyarakat dapat hadir di TPS untuk memberikan hak pilihnya," katanya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah mengalokasikan anggaran terhadap penyelenggaraan pemilu, dengan total anggaran Rp199,1 miliar, yang terdiri dari anggaran untuk KPU sebesar Rp141,6 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp57,4 miliar.
Baca Juga
Sementara itu mengenai netralitas ASN dan peran pemerintah daerah untuk pemilih pemula, Ansar mengatakan ASN harus netral sesuai peraturan yang berlaku.
Kemudian peran pemerintah untuk pemilih pemula pihaknya telah mendorong bahkan melakukan usaha jemput bola ke sekolah-sekolah bersama pemerintah kabupaten kota.
"Sampai saat ini boleh dikatakan dari persentase hampir tidak ada ASN yang berkecimpung langsung karena mereka sudah mengerti posisinya. Tapi kita juga mengimbau ASN untuk terus memantau perkembangan-perkembangan yang ada untuk juga dapat memberikan hak miliknya nanti. Kemudian untuk pemilih pemula kita juga sudah menyurati sekolah agar kepala sekolah mengidentifikasi anak-anak yang sudah punya hak sebagai warga negara untuk memiliki KTP," pungkasnya.(K65)
