Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan dukungannya dalam mewujudkan universal health coverage (UHC) BPJS Kesehatan, salah satunya dengan menyiapkan anggaran daerah untuk program tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Zaini Rizaldy mengatakan untuk tahun ini saja anggaran yang telah dikucurkan nilainya sekitar Rp42 miliar, guna mendukung UHC dan membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu.
"Anggaran yang kami siapkan untuk mendukung UHC BPJS Kesehatan tahun depan akan tetap sejalan atau mungkin sedikit lebih besar dari tahun ini, dengan kisaran dana yang diproyeksikan antara Rp42 hingga Rp50 miliar," ungkapnya, Senin (16/10/2023).
Dia mengakui sejak berlakunya aturan UHC ini, sudah lebih dari 4.000 jiwa yang telah mendaftar sebagai BPJS Kesehatan, dan mendapatkan pelayanan kesehatan dari berbagai jenis penyakit mulai yang ringan seperti batuk, pilek, dan tipes.
Kemudian tercatat ada juga kasus kesehatan yang lebih serius seperti operasi, rawat inap, persalinan, operasi caesar, dan berbagai penyakit yang muncul selama periode kabut asap beberapa waktu terakhir.
Zaini mengakui dari jumlah penduduk Pekanbaru sekitar 1,2 juta jiwa, sebanyak 96,7 persen telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat.
Baca Juga
"Hal ini mencerminkan kesadaran yang meningkat terhadap pentingnya memiliki jaminan kesehatan, dan menunjukkan penerimaan yang positif terhadap program UHC BPJS Kesehatan di Pekanbaru," ujarnya.
Provinsi Riau telah berhasil mencapai status Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan pada 1 Oktober 2023, dimana lebih cepat dari target yang ditetapkan yaitu, jau pada 31 Desember 2023. Sejumlah strategi sudah dijalankan oleh pemda serta stakeholder terkait.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin mengakui hasil yang dicapai pada hari ini merupakan buah dari hasil kerja keras yang dilakukan semua pihak.
"Upaya-upaya mencapai UHC itu sudah kami lakukan lewat berbagai cara mulai dari pembentukan tim percepatan UHC provinsi hingga di setiap kabupaten dan kota, serta dukungan dari sektor terkait, termasuk perencanaan anggaran dan upaya verifikasi data ke Kementerian Sosial," ungkapnya.
Menurutnya saat ini pencapaian UHC Provinsi Riau pada 1 Oktober 2023 sudah sebesar 95,27%. Sehingga dengan status tersebut, memungkinkan 6,4 juta penduduk Riau untuk mendapatkan akses kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pihaknya menekankan pentingnya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Riau, sehingga kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik.
Dengan mencapai persentase yang signifikan dalam cakupan UHC, Diskes Riau berharap agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan tanpa adanya hambatan finansial.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui meskipun target UHC telah ditetapkan sebesar 98% pada RPJMN 2024, Riau telah berhasil mencapai cakupan sebesar 95,27% pada 1 Oktober 2023. Dia mengapresiasi kontribusi dari Pemda Riau dan kabupaten-kota, yang menjadi salah satu kunci kesuksesan mencapai UHC di wilayah itu.
"Riau berkontribusi membayar iuran untuk 750.000 jiwa, dengan kongsi 55% iuran ditanggung APBD provinsi, sedangkan sisanya APBD kabupaten kota, karena itu sampaikan kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemda provinsi dan kabupaten kota di Riau," ujarnya.
Kini dia menyebut BPJS Kesehatan aktif mendorong program skrining bagi peserta, dan masyarakat agar menjaga kesehatan sebelum jatuh sakit.
