Bisnis.com, PALEMBANG – Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) per 30 Juni 2023 mencapai Rp2,97 triliun atau 19 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12,6 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia K Christyana mengakui kinerja KUR pada semester 1 tahun ini tumbuh lebih lambat dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Hal itu menurutnya disebabkan oleh perubahan struktural yang signifikan terhadap kebijakan penyaluran.
“Dengan adanya perubahan regulasi KUR memang saat ini ada perlambatan dalam penyaluran, sehingga kedepan perlu kita genjot edukasi kepada para pelaku usaha terkait kebijakan terbaru itu,” ujar Lydia, Senin (31/7/2023).
Dia menjelaskan penurunan kinerja KUR tahun 2023 ini mencapai 45,8 persen atau senilai Rp2,5 triliun. Dan dari sisi debitur mengalami penurunan sebanyak 46.736 debitur atau hingga 51,9 persen.
“Selaras dengan program kerja Sumsel yaitu ekonomi kerakyatan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kinerja penyaluran KUR pada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan memegang porsi hingga 51,79 persen dari total penyaluran atau senilai Rp1,53 miliar,” bebernya.
Sementara dilihat secara keseluruhan, kata Lydia, kinerja penyaluran KUR mengalami penurunan di semua sektor kecuali pada jasa pendidikan. Dan dari sisi wilayah juga mengalami penurunan kecuali di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.
Adapun realisasi kinerja KUR per wilayah sampai dengan Juni 2023 yaitu Kabupaten Banyuasin Rp248 miliar, Empat Lawang Rp64,3 miliar, Lahat Rp171 miliar, Muara Enim Rp169 miliar, Musi Banyuasin Rp341 miliar, Musi Rawas Rp254 miliar dan Musirawas Utara Rp52,6 miliar.
Kemudian Kabupaten Ogan Ilir Rp95 miliar, Ogan Komering Ilir (OKI) Rp361 miliar, Ogan Komering Ulu (OKU) Rp298 miliar, OKU Selatan Rp65,1 miliar, OKU Timur Rp198 miliar, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Rp27,3 miliar, Lubuklinggau Rp93,9 miliar, Kota Pagar Alam Rp96,2 miliar, Palembang Rp369 miliar dan Prabumulih Rp57,4 miliar.
“Berdasarkan wilayah penyaluran, Kota Palembang menjadi wilayah dengan tingkat penyaluran tertinggi dengan jumlah porsi hingga 12,47 persen atau senilai Rp369,96 miliar,” tandasnya.
Di lain sisi, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Supriono menilai pekerjaan yang dilakukan oleh para penerima KUR terdiri dari berbagai macam jenis. Oleh karenanya, perlu ada klasifikasi secara detail terkait data penerima KUR di Sumsel.
Dengan perincian yang lengkap itu akan memudahkan proses evaluasi penyaluran KUR yang ada di Bumi Sriwijaya.
“Jadi bisa dilihat nanti berapa anggaran untuk penyaluran KUR di Sumsel dan berapa persen yang akan terserap di masing-masing jenis usaha,” tegasnya.
Dia menambahkan, klasifikasi itu bisa dilakukan oleh seluruh kabupaten atau kota baik itu sektor pertanian, industri pangan dan sektor unggulan lainnya.
Data itu juga akan memudahkan proses tracking mengenai perkembangan usaha sampai pada dampak yang dihasilkan seperti tersedianya lapangan pekerjaan.
“Dengan tata kelola yang lebih baik kedepannya, KUR diharapkan dapat menjadi hilir dari semua persoalan permodalan yang menghalangi,” pungkasnya. (K64)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
