Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau mendorong sekolah menengah di daerah itu untuk menyisipkan materi tentang ekonomi syariah dalam kurikulum atau silabus pembelajaran siswa.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau M. Job Kurniawan menjelaskan dari data Bank Indonesia pada 2022 lalu, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 23,3 persen. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat literasi terkait ekonomi dan keuangan syariah.
"Kondisi ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk meningkatkan dan memperbaiki indeks literasi keuangan syariah ini setiap tahunnya," ujarnya Rabu (21/6/2023).
Untuk itu, Pemprov Riau melaksanakan training of trainers atau ToT Guru Pelopor Ekonomi Syariah, untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru pendidikan agama dalam bidang ekonomi syariah.
Dengan demikian, para guru yang mengikuti kegiatan ini dapat menyisipkan materi ekonomi syariah yang telah dipelajari ke dalam pembelajaran di sekolah.
Pihaknya mengusulkan agar pelajaran ekonomi syariah disisipkan tanpa harus menjadi kurikulum baru. Seperti halnya Dinas Pendidikan yang menyisipkan pelajaran mengenai narkoba pada tiga mata pelajaran, yaitu Pancasila, Keagamaan, dan Pendidikan Jasmani.
Dengan upaya itu diharapkan juga dapat meningkatkan akses peserta didik terhadap ilmu ekonomi syariah dan membangun budaya serta praktik ekonomi syariah di sekolah.
"Melalui kegiatan ini, diharapkan penyebaran informasi terkini mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat maksimal bagi masyarakat. Kita harus saling bantu dan saling menguatkan. Semoga kerjasama ini terus berlanjut hingga ekonomi syariah dapat berkembang dengan baik," ujarnya.
Pada kesempatan itu, pihaknya menyerahkan piagam penghargaan kepada empat sekolah pelopor edukasi keuangan syariah di Riau, yaitu SMAN 4 Pekanbaru, SMAN 10 Pekanbaru, SMKN 1 Pekanbaru, dan SMKN 6 Pekanbaru.
