Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 – Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan tanda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut siap untuk diaudit BPK Perwakilan Sumut.
Diketahui batas penyerahan LKPD Unaudited ke BPK di seluruh Indonesia jatuh pada 31 Maret 2023. Edy mengatakan ini sudah menjadi kewajiban bagi seluruh Pemda di Indonesia sebagai pertanggungjawaban keuangan.
“Ini kewajiban dan sudah diatur, besok terakhir, kami sudah susun, setelah ini akan diaudit BPK, semoga lancar semuanya,” jelas Edy di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Kamis (30/3/2023).
Menurutnya, seluruh sektor terkait keuangan di Pemprov Sumut masuk ke dalam proses audit seperti pendidikan, perjalanan dinas, infrastruktur, kesehatan dan lainnya. Ia pun berharap, puncaknya adalah kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Puncaknya ya itu, WTP dan kita sudah 8 kali meraih WTP dan kita tentu berharap akan menjadi sembilan,” tutur Edy.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumut Eydu Oktain Panjaitan mengatakan LKPD Unaudited menunjukkan pihak yang menyerahkan siap untuk diaudit. Mereka akan melakukan audit selama dua bulan terhitung sejak penyerahan LKPD Unaudited.
“Pemprov Sumut sudah siap untuk diperiksa pengelolaan APBD 2022, penyerahan ini sebagai tandanya, semua akan terurai dalam pemeriksaan ini,” sebut Eydu.
Eydu memaparkan per hari ini, ada empat Pemda yang menyerahkan LKPD Unaudited yaitu, Pemprov Sumut, Pemko Binjai, Pemkab Simalungun dan Pemkab Karo. Dan diketahui pada Jumat (31/3/2023) besok, Kabupaten Padanglawas akan menjadi pemda terakhir yang menyerahkan LKPD Unaudited.
“Hari ini empat Pemda, besok terakhir Padanglawas, mudah-mudahan kepatuhan pelaporan pengelolaan anggaran terus meningkat di Sumut,” sambungnya lagi.
Hadir pada penyerahan LKPD Unaudited ini, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani dan Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho. Hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut serta jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut.
