Bisnis.com, MEDAN - Angka kemiskinan Sumatra Utara (Sumut) mengalami penurunan sebesar 0,09 persen dari 8,42 persen pada Maret 2022 menjadi 8,33 persen pada September 2022.
Angka kemiskinan ini setara dengan 1,26 juta jiwa pada September 2022, atau berkurang sekitar 6,1 ribu jiwa.
Selain penurunan angka kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan, yang mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, atau dengan kata lain penyebaran pengeluaran semakin lebih baik.
Penurunan ini tidak lepas dari sinergi program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan termasuk juga Pemerintah Kabupaten/Kota.
Merujuk dari beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, salah satu diantaranya adalah inflasi umum. Lonjakan inflasi yang terus mengalami penekanan sepanjang tahun 2022, direspons oleh Pemprov Sumut dengan menyiapkan anggaran yang ditujukan untuk program-program pengendalian inflasi, sehingga sampai pada bulan Desember laju inflasi dapat ditahan pada 6,12 persen.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjelaskan kenaikan BBM pada bulan September menaikkan inflasi sampai 1 persen di Sumut. Namun pada bulan berikutnya, Edy mengklaim angka inflasi dapat ditekan dengan memberikan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai.
Juga bantuan sembako dan intervensi program di sektor rill berupa bantuan kepada petani, nelayan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa pemberian bibit, peralatan swrta memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat untuk mudik.
"Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, Pemprov Sumut bekerja sama dengan Bulog dan distributor pangan melakukan operasi pasar dan pasar murah terhadap berbagai komoditas, terutama beras, yang bertujuan menahan laju inflasi," ujar Edy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/1/2023).
Disamping intervensi yang dapat mengurangi pengeluaran masyarakat melalui pengendalian inflasi dan pemberian bantuan, Edy juga menyebut Pemprov Sumut melakukan intervensi melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan berbagai program peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Seperti pemberdayaan UMKM, peningkatan pelayanan dasar seperti penyediaan air minum perpipaan, perbaikan infrastruktur ekonomi dengan membangun jalan provinsi dan pembangunan irigasi juga peningkatan KUR untuk menyediakan permodalan yang murah bagi UMKM dengan melibatkan perbankan di Sumut.
"Saya berharap pada tahun 2023, kita lebih fokus menangani kemiskinan ekstrim melalui berbagai program yang ada di setiap OPD seperti perbaikan rumah, sanitasi, lansia, masyarakat pesisir dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa dengan terus menggalkkan iklim investasi yang kondusif yang bisa membuka lapangan kerja baru, dan terus mengendalikan inflasi agar tetap terjaga," tegasnya.
Kepala Biro Perekonomian Sumut Naslindo Sirait menyampaikan bahwa beberapa faktor yang diduga dapat mengurangi angka kemiskinan di Sumut adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III yang tumbuh sebesar 4,97 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni hanya 3,95 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2022 pun ikut mengalami penurunan sebesar sebesar 0,17 persen menjadi 6,16 persen bila dibandingkan dengan Agustus 2021 yang tercatat sebesar 6,33 persen.
"Namun pekerjaan rumah pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 untuk pengurangan kemiskinan, masih berat untuk terutama untuk dapat dapat mengurangi kedalam kemiskinan, dengan mengupayakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di bandingkan dengan tingkat inflasi, sehingga akan dapat menyeimbangkan antara kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan," pungkas Naslindo.
