Bisnis.com, MEDAN - Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) semakin digenjot oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mencapai net zero emission di Indonesia pada 2060 mendatang.
Sebagai salah satu instrumen yang berkaitan, PLN mengklaim 44 persen dari total Kilowatt Hour (kWh) yang dibangkitkan dari seluruh pembangkit yang ada di Sumut sudah menggunakan EBT.
"EBT 44 persen d Sumatra Utara itu adalah nomor 1 di Indonesia. Karena total nasional itu baru sekitar 13 atau 15 persen kemarin, saya lupa. Artinya, dengan persentase yang 44 persen, Sumut sudah menopang jumlah seluruh EBT yang ada di Indonesia," ujar Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Sumut Yasmir Lukman kepada Bisnis, Kamis (22/12/2022).
Dalam pengembangan EBT, mega proyek PLN Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 yang berada di Kabupaten Toba, Sumut, merupakan salah satu pembangkit yang dipercaya mampu menghasilkan energi yang cukup fantastis.
"Kalau dari perjalanan rencana pembangunan pembangkit kita yang Asahan 3 itu 500 MW (Megawatt)," tambah Yasmir.
Menurut Yasmir, PLTA Asahan 3 diprediksi akan rampung pada tahun 2023 mendatang, dengan kondisi proyek saat ini yang hampir rampung dengan kisaran 70 hingga 80 persen.
"Nah informasi kemaren tuh sudah 70 sampai 80 persen. Kalau itu rampung, kemungkinan di Belawan (Medan) akan semakin sedikit yang menggunakan diesel. Artinya rasio EBT nya akan lebih tinggi lagi," ucapnya.
Saat ini macam-macam EBT yang dimanfaatkan di Sumut antara lain air, mikrohidro, biomassa, dan geothermal (panas bumi). Di Sumut sendiri, pembangkit energi yang berasal dari biomassa ada 3, yaitu di Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Kwala Sawit, Kabupaten Langkat, dan Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sedangkan geothermal berada di Pahai, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Selain itu, totalnya ada 1 PLTA di Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan dan 15 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) yang tersebar beroperasi di Sumut dengan total energi yang dihasilkan 141,83 MW.
Menjelang akhir tahun ini, PLN mengklaim bahwa energi listrik yang dihasilkan sudah mencapai sekitar 2.700 MW dengan beban puncak itu ada di 2.100 MW atau 2.000 MW.
"Kalau tadi surplus benar, pasokan kita surplus 600 MW," imbuh Yasmir.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sambung Yasmir, saat ini EBT dapat dikelola oleh pihak swasta yang salah satu contohnya adalah Independent Power Plan (IPP).
"Nah IPP ini pihak swasta, silakan berinvestasi dari pembangkitan Energi Baru Terbarukan (EBT). Itu memang diperintahkan oleh negara," lanjutnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ada di Indonesia masih berada di angka 12,6 persen. Hal tersebut diutarakan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di lama Youtube Humas SKK Migas pada Kamis lalu (22/12).
