Bisnis.com, PADANG - Anggota DPR Andre Rosiade menegaskan bila pemerintah bersikukuh untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalite, hal yang perlu diwaspadai soal gangguan ekonomi rakyat.
"Sekarang masyarakat lagi berjuang untuk pemulihan ekonomi. Kalau harga BBM bersubsidi ini naik, malah akan menyulitkan masyarakat. Hal ini penting dipertimbangkan pemerintah," katanya dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, Kamis (25/8/2022).
Menurutnya bila melihat pada konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite, hampir menghabiskan kouta tahun 2022 ini yakni sebanyak 23 juta kiloliter. Kuota tersebut diperkirakan habis pada September 2022 mendatang.
Solusi dari kondisi itu pemerintah harus menambah kuota. Tapi persoalannya pemerintah tidak punya anggaran yang cukup untuk menambah kuota tahun 2022.
"Kebutuhan BBM jenis Pertalite di tahun 2022 ini diproyeksikan akan mencapai 28 juta kiloliter. Artinya perlu menambah kuota untuk Oktober hingga Desember 2022 sekitar 5 juta kiloliter lagi, agar tidak terjadi kelangkaan," ujar Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Namun Andre menyatakan Fraksi Gerindra telah menyampaikan ke pemerintah ada baiknya kalau pemerintah mengambil langkah lain, seperti menerbitkan aturan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, tidak hanya jenis Pertalite, tapi juga bisa untuk Bio Solar.
"Jadi bila ada aturan pengendalian BBM bersubsidi itu, bisa mengatur kendaraan yang seperti apa yang boleh beli Pertalite," tegasnya.
Andre melihat selama ini tidak ada pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ini. Apapun jenis kendaraannya tidak ada batasan membeli BBM bersubsidi. Padahal yang namanya bersubsidi, bukan untuk kendaraan yang dikategorikan mewah seperti 1.500 cc ke atas.
"Untuk kendaraan truk ODOL itu jangan lagi beli BBM bersubsidi, mobil mewah juga begitu. Bagaimana itu bisa berjalan, perlu ada aturan pengendalian oleh pemerintah," tegas Andre.
Untuk itu, Andre berharap hal-hal yang telah disampaikan oleh Fraksi Gerindra ke pemerintah bisa jadi pertimbangan, sehingga langkah-langkah yang diambilnya nanti adalah langkah yang terbaik untuk masyarakat.
"Kita tunggu saja, langkah apa yang akan diputuskan pemerintah, karena saat ini masih dibahas," sebutnya. (k56).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
