Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Belanja Negara di Sumsel Semester I/2022 Melambat

Realisasi belanja pemerintah yang bersumber dari APBN di Sumatra Selatan pada semester I/2022 tercatat melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dinda Wulandari
Dinda Wulandari - Bisnis.com 08 Agustus 2022  |  18:35 WIB
Belanja Negara di Sumsel Semester I/2022 Melambat
Foto udara rel Lintas Raya Terpadu (LRT) di Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (2/5/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Bagikan

Bisnis.com, PALEMBANG – Realisasi belanja pemerintah yang bersumber dari APBN di Sumatra Selatan pada semester I/2022 tercatat melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan catatan Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Sumatra Selatan (DJPb Sumsel), realisasi belanja negara di provinsi itu mencapai Rp5,39 triliun. Angka itu turun sebesar 13,78 persen atau senilai Rp862,8 miliar dibandingkan Semester I/2021.

Kepala DJPb Kanwil Sumsel Lydia K. Christianty mengatakan penurunan belanja itu disebabkan beberapa faktor, salah satunya alokasi belanja modal.

“Belanja modal secara pagu maupun realisasi lebih rendah dibandingkan tahun lalu, baik secara pagu maupun realisasi,” katanya, Senin (8/8/2022).

Menurut Lydia, belanja modal 2021 lebih tinggi lantaran terdapat beberapa proyek yang merupakan carry over dari tahun 2020.

Lydia menambahkan penyebab lain yang turut memengaruhi turunnya belanja itu adalah proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang tidak sesuai rencana dan petunjuk teknis belum ada.

“Serta ada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena sebagaian anggaran diblokir,” katanya.

Dia menerangkan realisasi belanja pemerintah pusat itu, terdiri dari belanja pegawai senilai Rp2,5 triliun, belanja barang Rp1,99 triliun, belanja modal Rp929,16 miliar dan belanja sosial senilai Rp5,97 miliar.

Selain belanja pemerintah pusat oleh kementerian/lembaga di Sumsel, realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga tercatat menurun.

Adapun realisasi TKDD di Sumsel mencapai Rp12,38 triliun atau turun 7,91 persen dibandingkan tahun lalu yang senilai Rp13,45 triliun.

Sementara belanja TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,2 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp6,4 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp127,6 miliar. Lalu Dana Insentif Daerah (DID) Rp69,07 miliar, DAK non Fisik Rp2,3 triliun, dan Dana Desa Rp1,2 miliar. 

“Realisasi TKDD ini mengalami penurunan sebesar Rp1,04 triliun  atau 7,91 persen,” katanya.

Lydia mengemukakan akselerasi belanja pemerintah perlu respons tepat dan cepat dalam menghadapi ketidakpastian global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sumsel apbn ditjen perbendaharaan
Editor : Ajijah
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top