Bisnis.com, PEKANBARU -- Gubernur Riau Syamsuar resmi mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah (CPO).
Syamsuar mengakui sudah banyak laporan dari petani dan perusahaan kelapa sawit yang terdampak kebijakan pelarangan ekspor CPO tersebut.
Dampak negatif yang paling dirasakan oleh petani menurutnya adalah anjloknya harga sawit, karena pabrik kelapa sawit (PKS) tidak mampu menampung sawit lantaran tidak produksi atau produksinya terbatas setelah pelarangan ekspor.
"Kami mengajukan permohonan kepada Presiden Jokowi kiranya dapat meninjau kembali kebijakan pelarangan ekspor CPO tersebut. Agar persoalan ini bisa diatasi, seperti harga sawit yang terus menurun dan kemungkinan tangki timbun jadi penuh," ujarnya saat rapat bersama stakeholder kelapa sawit, Selasa (17/5/2022).
Dia mengatakan yang paling mengkhawatirkan apabila tangki timbun penuh, PKS akan berhenti produksi. Jika tidak produksi, maka PKS tidak akan melakukan pembelian sawit petani.
Sehingga harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dikhawatirkan akan terus tergerus, dan petani akan terus merugi karena hasil panen buah sawitnya membusuk karena tidak ada PKS yang mampu menampung buah sawit.
"Laporan dari pengusaha tadi, lebih kurang 2 pekan kedepan kalau tidak ada kebijakan atau masih terjadi pelarangan ekspor CPO, tangki timbun nanti penuh dan tidak bisa produksi dan tidak bisa membeli TBS. Itu yang tidak kami harapkan," ujarnya.
