Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Barat mengingatkan sekaligus mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati untuk berinvestasi. Hal ini menyikapi maraknya binary option dan robot trading.
Kepala OJK Provinsi Sumbar Yusri mengatakan binary option dan robot trading adalah investasi ilegal. Dengan demikian masyarakat jangan berkeinginan untuk mencoba-coba mencari cuan melalui binary option dan robot trading tersebut.
"Kita dari OJK Sumbar yang juga menjadi Sekretaris Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menggelar rapat dengan pihak kepolisian serta kabupaten dan kota," kata Yusri ketika dihubungi Bisnis dari Padang, Kamis (17/3/2022).
Ia menyebutkan sejauh ini belum ada masyarakat di Sumbar yang melapor ke pihak kepolisian terkait investasi ilegal itu. Tapi Yusri belum bisa memastikan apakah masyarakat Sumbar turut menjadi korban binary option dan robot trading.
"Untuk korban di Sumbar akibat binary option dan robot trading ini, belum bisa dipastikan ada atau tidak. Karena untuk mengetahuinya itu, harus ada laporan ke kepolisian. Dari polisi bilang, belum ada laporan yang masuk," ujarnya.
"Kita belum tahu ada atau tidak yang menjadi korban. Bisa saja ada korban akibat binary option dan robot trading itu, tapi malu untuk melapor ke polisi," sambungnya.
Menurut Yusri kendati belum ada laporan yang masuk ke kepolisian, tapi OJK ada menerima semacam konsultasi dari masyarakat kepada OJK, yang menanyakan seputar binary option dan robot trading tersebut.
Berdasarkan dari data Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK, sejak Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, terdapat 6 pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat yang berdomisili di Sumbar terkait binary option dan robot trading tersebut.
"Rata-rata masyarakat menanyakan seputar legalitas binary option dan robot trading itu ke OJK. Tidak hanya lewat aplikasi, yang datang langsung ke OJK juga ada," ujarnya.
Yusri mengatakan adanya upaya masyarakat menghubungi OJK untuk menanyakan legalitas dari binary option dan robot trading itu, merupakan sebuah tindakan yang tepat. Biar tidak terjebak dengan investasi ilegal.
Apalagi karakter masyarakat di Sumbar itu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama soal investasi. Sehingga dapat mengantisipasi terjadi kerugian adanya investasi ilegal tersebut.
"Semoga masyarakat lebih cerdas lagi dalam berinvestasi. Jika ragu silahkan hubungi OJK," imbaunya.
Yusri menyebutkan dengan maraknya binary option dan robot trading itu, OJK juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah kabupaten dan kota untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa binary option dan robot trading itu ilegal.
Dikatakannya hal yang membuat adanya masyarakat tertarik untuk berinvestasi di binary option dan robot trading itu, karena yang jadi promotor itu dari kalangan artis.
Bagi masyarakat, bila artis yang turut mempromosikan suatu investasi berarti aman. Padahal hal tersebut tidak selalu benar.
Untuk itu, ada baiknya menghubungi OJK agar mendapatkan jawaban yang pasti dan tidak simpang siur. "Jangan tanya ke yang lain. Tanya ke OJK saja," tegas Yusri.
Dalam rapat yang digelar secara virtual itu, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, yang juga menjabat sebagai Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK menyampaikan bahwa banyak produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat tidak diiringi dengan edukasi yang memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumen.
Sehingga masyarakat sangat mudah tergiur dengan penawaran investasi yang menawarkan pengembalian tinggi yang ternyata adalah investasi yang tidak berizin.
Tongam menjelaskan binary option banyak dipromosikan oleh selebgram dan artis sehingga menarik follower secara masif untuk masuk sebagai anggota. "Padahal pada binary option tidak terdapat kegiatan perdagangan dan kegiatannya cenderung seperti judi," ujarnya.
Menurutnya dalam kondisi saat ini, edukasi masif merupakan kunci utama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi ilegal.
Untuk itu, rencana program kerja tahun 2022 SWI Provinsi Sumbar tetap mengutamakan program edukasi dan sosialisasi, baik secara langsung maupun virtual, sebagai upaya pencegahan berkembangnya investasi ilegal di masyarakat. (k56).
