Bisnis.com, PADANG - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mengumumkan 15 kabupaten dan kota di Indonesia yang bakal menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di luar Jawa-Bali terhitung 12 Juli 2021 mendatang.
Di antara 15 kabupaten dan kota itu, ada 3 kota di Provinsi Sumatra Barat yang didorong untuk menerapkan PPKM Darurat, yakni Kota Padang, Bukittinggi, dan Padang Panjang.
Tiga kota ini sebelumnya juga tengah menjalani PPKM Skala Mikro terhitung 6 Juli 2021 kemarin. Namun melihat dari situasi dan kondisi penyebaran Covid-19 di tiga kota itu, maka KPC-PEN mendorong untuk menerapkan PPKM Darurat di luar Jawa-Bali.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy yang dihubungi Bisnis di Padang malam ini Jumat (9/7/2021) mengatakan untuk tiga kota itu diharapkan dapat menjalankan PPKM Darurat sebaik mungkin, dan diminta untuk menerapkan segala ketentuan yang terdapat dalam PPKM Darurat.
"Saya menyikapi ini, seperti arahan kota lainnya yang telah menjalankan PPKM Darurat," katanya kepada Bisnis.
Penerapan PPKM Darurat untuk 15 kabupaten dan kota yang disebut oleh Airlangga yang didorong terapkan PPKM Darurat di mana level 4, BOR di atas 65 persen, kasus naik signifikan, dan capaian vaksinasi di bawah 50 persen.
Baca Juga
Melihat salah satu penilaianya itu soal vaksinasi, Audy pun mengklaim vaksinasi di Sumbar sudah berjalan 95 persen lebih. Dimana dari 820.000 dosis vaksin yang disiapkan, dan yang sudah terpakai sebanyak 780.000 dosis vaksin.
"Kita di provinsi berharap dan mendorong agar seluruh daerah di Sumbar untuk terus menggenjot vaksinasi, dan jangan sampai masih di bawah 50 persen," sebutnya.
Audy menyebutkan sampai saat ini pun hampir di seluruh daerah di Sumbar tengah berupaya dan berjuang untuk menggenjot vaksinasi kepada masyarakat. Untuk itu Audy meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk vaksin karena dari alokasi 820.000 dosis yang dikirimkan ke Sumbar telah terpakai 784.000 atau sekitar 95 persen.
"Karena antusiasme masyarakat untuk vaksin cukup tinggi kami butuh dukungan untuk ketersediaan vaksin ini," ujarnya. (k56)
