Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memanfaatkan pendanaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kabupaten tersebut.
Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Sumatra Selatan (Sumsel), pada Senin (14/6/2021), Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin menceritakan pengalamannya tentang strategi pembangunan infrastruktur daerah.
Menurutnya, meskipun APBN yang dikucurkan pusat untuk Muba lebih besar dari daerah lain, namun tantangan yang dihadapi juga lebih banyak.
“Kondisi geografis di tempat kami ini sangat menantang, daerah tidak terpusat dalam satu aglomerasi dan sebagian besar wilayah rawa, jadi biaya yang dibutuhkan lebih besar,” katanya.
Dengan banyak pertimbangan agar pembangunan infrastruktur tetap terlaksana, Dodi memutuskan untuk mengajukan pendanaan kepada PT SMI.
Awalnya, Pemkab Muba mengajukan paket pertama dengan total jumlah 3 pembangunan yang terdiri dari dua unit jembatan di Kecamatan Bayung Lencir dengan anggaran sebesar Rp60 miliar.
Kemudian, pembangunan jalan yang belum tersentuh aspal dengan anggaran Rp200 miliar dan terakhir yaitu perluasan dan peningkatan jalan yang menjadi jalan lintas menuju kabupaten dengan anggaran sebesar Rp120 miliar.
“Saya membentuk tim khusus perencanaan, dan tim monitor serta evaluasi setelah dana di-approved, supaya proyek berjalan sampai tuntas,” katanya.
Hal itu dia lakukan agar dalam proses masa pinjaman kepada PT SMI semuanya jelas dan berjalan tepat waktu.
Dodi menjelaskan untuk mendapatkan pendanaan tersebut, daerah diseleksi sangat ketat serta diperlukannya persetujuan dari beberapa kementerian yang berkaitan dengan proyek.
Dari paket pertama yang telah diajukan, seluruhnya sudah rampung digarap. Dia juga mengatakan pembayaran kepada pihak SMI juga sudah berangsur dilakukan sejak 2020.
“Malah sudah ada yang lunas. Saya tidak mau meninggalkan utang untuk periode selanjutnya,” ujarnya.
Dia menambahkan berkat pinjaman sudah dicicil tepat waktu dan arus kas (cash flow) dari Kabupaten Muba baik, pemkab pun mendapat tawaran dari SMI untuk top up pinjaman. Dana tersebut kemudian dialokasikan pemkab untuk membangun gedung Rumah Sakit Sekayu.
Direktur Kapasitas & Pelaksanaan Transfer Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Bhimantara Widyajala, menjelaskan alokasi APBD pemda untuk belanja infrastruktur (modal) jauh lebih rendah dibanding belanja pegawai dengan angka 15,74%.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), APBD pembelanjaan pada tahun 2021 juga belum optimal lantaran penerimaan pembiayaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya.
Menurut Bhimantara, pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil bupati Muba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur yang memadai.
“Kepala daerah yang inisiatif akan mencari sumber dana alternatif seperti yang dilakukan bupati Muba dengan PT SMI, ini patut dicontoh,” katanya
Dia menambahkan bahwa pemerintah memiliki progam dalam merespons kondisi pandemi, yaitu menyediakan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah yang diatur dalam PP 43/2020 dengan dana senilai Rp20 triliun.
Selanjutnya, Direktur PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan pinjaman daerah dapat menambah kapasitas fiskal daerah sehingga terdapat kepastian alokasi untuk pendanaan infrastruktur.
“Jika pemda hanya mengandalkan APBD maka alokasi untuk pembangunan infrastruktur dengan nilai besar jarang sekali dianggarkan sekaligus,” katanya.
Belum lagi, menurut dia, sumber pemasukan APBD seperti transfer ke daerah bergantung pada realisasi pendapatan negara.
