Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Harga Gambir Terus Merosot, Betulkah Pemprov Sumbar Tutup Mata?

setelah bertahun-tahun, harga gambir bukannya membaik tapi malah semakin anjlok. Para petani menduga hal itu akibat permainan eksportir.
Noli Hendra
Noli Hendra - Bisnis.com 23 April 2021  |  17:39 WIB
Seorang petani tengah memetik daun gambir di kebun di Pesisir Selatan.  - Bisnis/Noli Hendra
Seorang petani tengah memetik daun gambir di kebun di Pesisir Selatan. - Bisnis/Noli Hendra

Bisnis.com, PADANG - Gambir merupakan salah satu komoditi ekspor yang ada di Provinsi Sumatra Barat. Kabupaten Limapuluh Kota dan Pesisir Selatan memiliki perkebunan gambir cukup luas di Sumbar.

Gambir dari Sumbar hanya diekspor ke satu tujuan, yakni India. Seiring waktu dan semakin berkembangnya perkebunan, muncul kesulitan untuk menjual gambir Sumbar dengan harga layak. 

Bahkan, harga terendah pernah mencapai Rp13.000 per kilogramnya.

Padahal, menurut petani, proses memproduksi gambir amatlah sulit. Artinya, harga itu jauh dari kata layak untuk harga gambir.

Petani gambir di Sumbar mengeluhkan kondisi tersebut dalam kalimat cemooh bernada pesimistis.

"Untuk memproduksi gambir, hanya gigi saja yang tidak mengeluarkan keringat, selain dari itu, tubuh ini dibasahi keringat," begitu ujaran mereka.

Hal tersebut menggambarkan proses memproduksi gambir bukan perkara mudah. Mulai dari memetik daun gambir di lereng pegunungan, merebusnya agar getah gambir benar-benar keluar, hingga proses mencetaknya yang dapat membuat kulit telapak tangan terlihat retak.

Kini, setelah bertahun-tahun, harga gambir bukannya membaik tapi malah semakin anjlok. Para petani menduga hal itu akibat permainan eksportir.

"Dikarenakan hanya dia [India] satu-satunya yang menampung gambir kami ini, seenaknya saja menentukan harga. Kalau mau mengadu ke pemerintah, tidak pernah ada solusi," keluh Anggi, 24, petani gambir di Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, Jumat (23/4/2021).

India tidak hanya menjadi penampung gambir dalam bentuk kering. Di salah satu desa di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat satu pabrik gambir yang disebut warga milik India.

Pabrik itu dibangun untuk menampung daun-daun gambir dari para petani. Dengan begitu petani tidak perlu repot memproduksi gambir, cukup menjual daun-daunnya saja. Setelah itu pabrik dari India itu yang akan mengelola.

"Ada yang juga yang jual daun-daunnya saja. Berapa harganya saya kurang tahu untuk jual daun saja, karena saya biasanya jual yang keringnya, dan yang menjual daun itu ada di bagian mudiak (bagian pedalaman) desa ini," ungkapnya lagi.

Kehadiran pabrik gambir itu semula dianggap masyarakat sebagai solusi untuk mempermudah meraih keuntungan dari berkebun gambir. Namun, dugaan itu ternyata berlabuh pada sebuah kerugian.

Bahkan dulu, pabrik gambir itu pernah didemo warga. Warga juga mengusir pekerja yang ada di pabrik tersebut. Pabrik memang sempat tutup. Tapi, kini, pabrik tersebut dikabarkan kembali beroperasi.

Sementara itu, masyarakat merasa lelah dari waktu ke waktu memproduksi gambir dengan hasil penjualan yang tidak cukup walau hanya untuk pelepas lelah.

Akhirnya, karena kondisi, masyarakat kembali menjual daun gambir ke pabrik tersebut.

"Saya pernah berpikir untuk membiarkan kebun itu dipenuhi semak belukar, artinya saya tinggalkan saja. Tapi setelah dipikir-pikir, daripada menganggur, mendingan tetap saya kelola juga. Setidaknya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari," sebut Anggi.

Ketua Umum Asosiasi Komoditas Gambir Indonesia (AKGI) Ramal Saleh menegaskan apa yang telah terjadi pada komoditi gambir di Sumbar jelas-jelas sebuah monopoli.

Tapi permasalahan semakin sulit. Pemprov Sumbar pun belum menemukan solusi sehingga muncul dugaan pemprov menutup mata melihat kondisi tersebut.

Ramal Saleh punya ide supaya harga gambir bisa membaik: Pemprov Sumbar membentuk badan penyangga.

"Peran badan penyangga di sini bisa menampung produksi gambir dari petani yang dapat disimpan di dalam gudang. Kan di Kabupaten Limapuluh Kota ada resi gudang, manfaatkan resi gudang itu. Saya percaya cara ini bisa membantu," ujarnya.

Begitu juga soal harga, bila badan penyangga sudah ada, harus berani memberikan harga yang layak untuk petani gambir. Setidaknya harga minimal untuk gambir kering Rp50.000 per kilogramnya.

Belum berfungsi dengan baiknya resi gudang karena pemerintah belum membentuk badan penyangga. Inilah yang membuat AKGI menilai bahwa pemerintah provinsi tidak serius membantu petani gambir di Sumbar terlepas dari cengkeraman monopoli.

Menurut Ramal Saleh, yang juga Ketua Kadin Sumbar ini, bila badan penyangga bisa dibentuk untuk menjalankan resi gudang itu maka soal monopoli bisa diselesaikan.

Produksi gambir yang dijual petani, jika badan penyangga sudah ada, bisa disimpan dulu di dalam gudang. Selanjutnya, pihak India datang langsung ke gudang.

Apabila hal itu terjadi, dapat dipastikan harga gambir tidak bisa lagi ditetapkan sesuka hatinya. Urusannya bukan lagi dari pengumpul ke eksportir, melainkan urusan eksportir  dengan badan penyangga.

"Sayangnya pemerintah belum serius soal ini. Ada kemungkinan pemerintah tidak punya niat untuk membeli gambir-gambir dari petani. Di sinilah yang jadi pertanyaan untuk pemerintah, serius apa tidak menyelesaikan monopoli harga gambir ini," tegasnya.

Dalam kalkulasi Ramal Saleh, bila badan penyangga bisa menampung gambir dari petani, setidaknya dalam satu bulan ada sekitar 1 ton gambir yang bisa ditampung. Dengan harga minimal Rp50.000 per kilogram, maka dibutuhkan dana Rp1 miliar.

Mengingat sifat resi gudang untuk menyimpan gambir kering, setidaknya butuh 6 bulan bagi badan penyangga untuk mengeluarkan dana khusus untuk membeli hasil produksi gambir dari petani. Artinya, dibutuhkan uang sebanyak Rp300 miliar.

"Saya rasa jika Sumbar serius, nilai Rp300 miliar itu tidak lah banyak untuk membantu kesejahteraan masyarakat petani gambir, hingga bisa melepaskan mereka dari monopoli," ujar dia.

Ramal Saleh pun meminta agar pemerintah membuat sebuah pertemuan dengan berbagai pihak termasuk AKGI dan Kadin serta pihak terlibat lainnya.

"Saya berharap pemerintah merespons ini secara cepat. Karena waktu dua tahun itu bukanlah sebentar. Mari bergerak bersama, jangan biarkan ekonomi petani gambir di Sumbar terus-terusan anjlok," pinta dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Syafrizal mengakui bahwa kondisi saat ini komoditi gambir di Sumbar tengah dimonopoli.

Apalagi tidak adanya ketentuan dari pemerintah soal harga gambir, sehingga eksportir semena-mena menetapkan harganya.

"Sejauh ini kita berharap masyarakat petani gambir bisa berinovasi, seperti bisa mengelola gambir sendiri, seperti yang pernah dilakukan jadi pewarna batik yang bahannya dari gambir," sebutnya.

Tapi, untuk sampai ke sana, petani gambir masih membutuhkan bimbingan dan pelatihan. Jika tidak, penyerapan gambir untuk dikelola pun tidak maksimal.

Terkait resi gudang, Pemprov Sumbar melihat untuk mengoperasikannya butuh biaya besar. Sangat diharapkan adanya pihak ketiga atau swasta yang bisa menjalankan resi gudang tersebut.

Pria yang akrab sapa Jejeng ini menyebutkan di Sumbar luas lahan perkebunan gambir mencapai 31.791 hektare dengan produksi 17.057 ton. Terdapat 32.135 keluarga yang menggantungkan hidupnya ke perkebunan gambir.

Sumbar adalah penyedia 2/3 gambir  Indonesia. Gambir diekspor ke India sebanyak l.000 ton/bulan.

Gambir dapat digunakan sebagai bahan baku industri seperti farmasi, kosmetik, batik/tekstil, cat, penyamak kulit, biopestisida, pigmen, minuman, dan campuran bahan pelengkap makanan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

india sumbar gambir
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top