Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Utara terus mendukung pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) dengan cara mengupayakan empat hal untuk mencapai target tersebut.
Keempat hal tersebut adalah penggunaan aplikasi Bela Pengadaan untuk belanja langsung sampai Rp200 juta, tersedianya akses KPK ke e-Payment dan e-Katalog yang dibentuk Pemprov Sumut di Bela Pengadaan, meningkatkan belanja online, dan membuat e-Katalog lokal.
Bela Pengadaan merupakan marketplace khusus untuk belanja langsung pemerintah hingga Rp200 juta. Melalui aplikasi ini semua transaksi akan terdata baik dan mudah untuk dimonitor.
Pemprov Sumut akan mendorong organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kabupaten/kota untuk menggunakan sistem ini.
Selanjutnya, pemprov dan pemkab/pemkot akan mengisi e-Katalog dengan UMKM lokal. E-katalog lokal ini nantinya akan menjadi prioritas belanja langsung pemerintah daerah di Bela Pengadaan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, usai acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK Tahun 2021—2022 yang dilakukan secara virtual, Selasa (13/4/2021).
"Kita terus berupaya menutup celah korupsi sekecil apapun dengan membuat sistem dan peraturan, serta melakukan pengawasan ketat. Ini akan kita dorong terus untuk mencegah korupsi di Sumut, membersihkan provinsi kita dari tindakan-tindakan merugikan masyarakat tersebut," kata Edy.
Pada 2020, total capaian Stranas PK Sumut tercatat 65,2 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 64,1 persen.
Capaian pada 2020 tersebut diraih usai Pemprov Sumut membentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa, optimalisasi e-Katalog, konsolidasi pengadaan di setiap perangkat daerah dan menetapkan Pokja pemilihan sebagai pejabat fungsional.
Selain itu, ada lima fokus aksi yang ditekankan KPK untuk pemberantasan korupsi pada 2021—2022, yaitu meningkatkan pelayanan dan pemangkasan birokrasi tata laksana di kawasan pelabuhan, penguatan peran aparatur pengawas internal pemerintah, percepatan pembangunan sistem pemerintah berbasis elektronik, penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegerasi, dan penguatan aparatur penegakan hukum.
Edy memastikan bahwa dirinya akan terus mendukung upaya KPK tersebut untuk memberantas korupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa sampai dengan saat ini sebanyak 1.552 orang ditangkap karena melakukan korupsi.
Menurutnya, masih ada jutaan orang termasuk kepala daerah yang memiliki integritas dan perlu dicontoh perilakunya. "Sayangnya, media lebih banyak mengekspose orang yang terkena OTT [operasi tangkap tangan], politikus yang tersandung kasus korupsi, padahal banyak praktik-praktik baik yang perlu disebarluaskan dan diadaptasi kepala daerah lainnya," kata Firli, secara virtual.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
