Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov Sumbar Gandeng IPB Perkuat Ekonomi Sektor Peternakan

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menjalinkan kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan harapan IPB memberikan kontribusi bagi daerah Sumbar.
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi tengah menandatangani kerja sama antara  Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, yang didampingi oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dengan sejumlah pihak lainnya./Istimewa
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi tengah menandatangani kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, yang didampingi oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dengan sejumlah pihak lainnya./Istimewa

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menjalinkan kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan harapan IPB memberikan kontribusi bagi daerah Sumbar.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan IPB yang memiliki sumber daya manusia (SDM) keilmuan sains sangat diharapkan untuk turut membantu Sumbar terutama di sisi peternakan.

"Hari ini kita saksikan tandatangani kerja sama di sektor peternakan antara Dinas Peternakan Sumbar dengan IPB. Semoga ini langkah yang baik kedepannya bagi Sumbar untuk sektor peternakan," kata Mahyeldi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/4/2021).

Dia menyebutkan optimalisasi penggarapan potensi peternakan di Sumbar turut didukung dengan kondisi lahan. Dimana saat ini Sumbar memiliki lahan peternakan di Air Runding dengan luas lahan mencapai 2.000 hektare, dan Padang Mangateh Payakumbuh 280 hektare. Selain itu, Sumbar juga memiliki rumah potong hewan modern.

Artinya dengan semua potensi itu, peternakan Sumbar bersama IPB diharapkan dapat memberikan hasil karya terbaik.

"Saya berharap bila kerja sama ini nanti berjalan sesuai rencana, maka Sumbar akan dapat memproduksi daging sapi dengan harga yang ekonomis," tegasnya.

Setidaknya, kata Mahyeldi, Sumbar bisa memberikan solusi bagi pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden RI soal mengisi kebutuhan daging sapi bagi tanah air ini.

"Jika harga daging sapi sudah terkendali atau dinilai ekonomis, tentu bisa memberikan dampak ekonomi yang bagus di tengah-tengah masyarakat, karena tidak harus keluarkan uang yang banyak buat menikmati daging sapi," sebutnya.

Untuk itu, Mahyeldi menyampaikan di era globalisasi dimana informasi dapat diakses dengan begitu mudahnya, sehingga kerja sama yang baik antar daerah dan antar negara di lingkup regional maupun global, perlu dibangun berdasarkan skala prioritas kebutuhan masing-masing.

Artinya itu, kerja sama serta potensi yang dimiliki yang harus ditumbuhkan pada aparatur pemerintah selaku motor penggerak pembangunan untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat.

"Dengan pemahaman dan penguasaan aspek kerja sama yang baik, maka kerja sama dapat menjadi salah satu potensi untuk mendukung. Hal ini juga yang mendasari Sumbar bekerjasama dengan IPB," ungkapnya.

Dikatakannya, saat ini Pemprov Sumbar juga sedang berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui sektor unggulan yakni pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata, UMKM, kelautan dan perikanan, dengan melakukan sinergitas dengan beberapa pihak, termasuk dengan IPB.

"Kalau melihat ke pertanian, memang pertanian menjadi sektor unggulan di Sumbar, dimana sektor pertanian mempengaruhi 23% perekonomian di Sumbar yang membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar masih berada di atas rata-rata nasional," ujar Mahyeldi.

Untuk itu, dia berharap IPB bisa menjadi katalisator pembangunan di Sumbar serta menunjang visi dan misi pemerintah yaitu Mewujudkan Sumatra Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan dengan 7 program unggulan.

Mahyeldi menyatakan dengan melakukan sinergitas dengan IPB menjadi salah satu solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Sumbar dan mempercepat perwujudan produk unggulan di sektor pertanian.

Selain itu juga dapat meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan yang telah dituangkan dalam ruang lingkup dari Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut.

"OPD terkait saya minta untuk segera menindaklanjuti dengan membuat rencana aksi lebih lanjut sesuai dengan rencana kerja yang kita susun sehingga penandatangan ini tidak hanya seremonial semata," tegasnya. (K56)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Noli Hendra
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper