Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pelindo I Targetkan Ganti Rugi 100 Hektare Lahan di Kuala Tanjung Tahun Ini

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I menargetkan pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung seluas 100 hektare di tahun ini.
Cristine Evifania Manik
Cristine Evifania Manik - Bisnis.com 04 Februari 2021  |  20:17 WIB
Pelindo I Targetkan Ganti Rugi 100 Hektare Lahan di Kuala Tanjung Tahun Ini
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi - Istimewa
Bagikan

Bisnis.com, MEDAN - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I menargetkan pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung seluas 100 hektare di tahun ini.

Direktur Utama Pelindo I Dani Rusli Utama mengatakan saat ini perseroan sedang fokus pada pembebasan lahan tahap pertama seluas 50 hektare.

“Mudah-mudahan schedule (jadwal) yang kami berikan kepada Pak Gubernur (Sumut) itu bisa terealisasi. Untuk yang 50 hektare kita sedang proses di administrasi mudah-mudahan selesaikan semester ini,” kata Dani seara virtual, Rabu (3/2/2021).

Menurutnya, biaya pembebasan lahan untuk tahun 2021 sudah tersedia dan telah diturunkan kepada anak perusahaan Pelindo I, yaitu PT Prima Pengembangan Kawasan.

Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta agar masalah pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung segera diselesaikan. Menurut Edy, Pembebasan lahan yang belum rampung sejak tahun 2018 tersebut akibat penawaran harga lahan yang tidak sesuai.

"Tahap pertama baru 10 hektare yang terealisasi. Tahap kedua dihentikan karena belum ada kepastian. Ini sudah terkendala sejak tahun 2019. Kita harap ini cepat diselesaikan," kata Edy Rahmayadi dalam rapat virtual bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan Rabu (3/2/2021) malam.

Kata Edy, pada pertengahan tahun 2018 proses ganti rugi lahan untuk pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah dimulai, namun terkendala. Selanjutnya, pada awal tahun 2019 usai mediasi dengan masyarakat sekitar, masih terjadi penolakan walau PT Pelindo telah melakukan ganti rugi lahan seluas 10 hektare.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga mengamini hal tersebut. Dia tidak ingin ada makelar-makelar dan masalah lainnya karena pembangunan pelabuhan ini merupakan proyek strategis nasional.

“Lahan itu harus ada dan harus clear. Segera harus dituntaskan dan tidak ada mekelar-makelar. Tidak sedikit dana yang dikucurkan untuk pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung karena ini merupakan proyek strategis nasional,” tegas Luhut.

Selain masalah lahan, Luhut juga menyinggung soal pembangunan pelabuhan yang efektif dan efesien dengan melibatkan universitas setempat.

“Perhatikan secara teliti, lakukan studi benar-benar agar tidak ada kesalahan dalam pembangunannya. Libatkan kampus, jadi mahasiswa-mahasiswa kita bisa bertambah ilmunya, tahu teknologi-teknologi modern saat ini di bidang pelabuhan,” pungkas Luhut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sumut
Editor : Ajijah
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top