Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ekonomi Syariah di Sumsel Hadapi Tantangan untuk Jadi Sumber Kekuatan Baru

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Heri Junaedi, mengatakan penerapan ekonomi syariah masih terbatas pada sektor bisnis keuangan.
Dinda Wulandari
Dinda Wulandari - Bisnis.com 22 Januari 2021  |  19:01 WIB
Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel Untung Nugroho (ketiga dari kiri) berfoto bersama Anggota DPD RI Komite IV Arniza Nilawati, Kepala BI Sumsel Hari Widodo dan pemimpin perbankan di Sumsel. istimewa
Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel Untung Nugroho (ketiga dari kiri) berfoto bersama Anggota DPD RI Komite IV Arniza Nilawati, Kepala BI Sumsel Hari Widodo dan pemimpin perbankan di Sumsel. istimewa

Bisnis.com, PALEMBANG – Pengembangan ekonomi syariah di Sumatra Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan meski potensinya diyakini bisa jadi sumber kekuatan baru dalam roda perekonomian.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Heri Junaedi, mengatakan penerapan ekonomi syariah masih terbatas pada sektor bisnis keuangan. “Di sektor riil masih minim karena belum meluas ke rantai industri halal,” katanya saat acara Webinar Jurnalis Ekonomi Syariah (JES) Palembang, Kamis (21/1/2021).

Oleh karena itu, kata Heri, perlu ada gerakan bersama dari pelaku industri jasa keuangan dan industri riil untuk meningkatkan ekonomi syariah di Sumsel.  “Sinergitas itu bisa dimulai dengan membuat masterplan ekonomi syariah Sumsel, sehingga program kerjanya tidak lagi terpisah,” kata dia.

Heri menambahkan terdapat sedikitnya terdapat 6 lembaga yang perlu duduk bersama untuk menguatkan ekonomi syariah, yakni pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah dan lembaga sosial syariah, serta lembaga pro-ekonomi syariah. 

“Terakhir yang perlu dilibatkan adalah pondok-pondok pesantren di Sumsel karena ini bisa menjadi pusat pelatihan ekonomi syariah,” paparnya.

Heri melanjutkan sinergitas tersebut juga diyakini dapat memperluas akses ekonomi syariah di semua lapisan masyarakat. Pasalnya, menurut dia, aktivitas ekonomi syariah belum menyentuh kalangan akar rumput. “Pemanfaatan teknologi oleh industri keuangan syariah dan industri halal juga harus lebih optimal, sehingga akses meluas,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (OJK KR 7 Sumbagsel) Untung Nugroho, mengakui bahwa adopsi teknologi di industri keuangan syariah belum memadai. “Penerapan teknologi itu memang jadi 1 dari 5 tantangan dalam pengembangan keuangan syariah di Sumsel,” kata Untung.

Dia melanjutkan indeks literasi keuangan syariah juga masih rendah. Secara nasional angkanya baru sebesar 8,93% sementara indeks literasi keuangan umum mencapai 38,03%. Hal serupa terjadi pada indeks inklusi keuangan syariah yang hanya 9,1% jauh lebih rendah dibanding indeks inklusi keuangan umum sebesar 76,19%.

Rendahnya indikator keuangan syariah, kata Untung, juga tercermin dari pangsa pasar di industri jasa keuangan. Untuk perbankan syariah di Sumsel, misalnya masih berkisar di angka 9%-11%. “Makanya sekarang OJK cenderung mendorong bank-bank [syariah] kecil untuk merger, sehingga skala ekonomi perbankan syariah bisa meningkat,” katanya. 

Potensi Ekonomi Syariah di Sumsel

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel menilai potensi ekonomi syariah paling menonjol dari ektor zakat.  Kepala Perwakilan BI Sumsel Hari Widodo mengatakan pihaknya telah menghitung potensi zakat di Sumsel dapat mencapai Rp2,6 triliun pada tahun 2021. “Potensi yang tinggi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat,” tutur Hari.

Bank sentral menghitung potensi zakat berasal dari jumlah penduduk muslim di Sumsel yang mencapai 94,18% dari total penduduk. Besaran nilai zakat itu berdasarkan asumsi alokasi zakat 2,5% yang dikeluarkan penduduk dengan upah minimum regional (UMR) Sumsel 2021 senilai Rp3,2 juta per bulan.

Hari menambahkan pengembangan ekonomi syariah tidak hanya bertumpu pada penguatan industri halal semata. “Namun harus lebih holistik, melalui penguatan rantai nilai halal dalam pengembangan ekosistem syariah,” kata dia.

Lebih lanjut, Hari menjelaskan dalam rantai nilai halal itu mencakup dari hulu, proses produksi, distribusi, pemasaran hingga ke pembeli. “Dari rantai nilai halal itulah pemberdayaan ekonomi syariah bisa bergulir, dampak akhirnya adalah aset syariah di Sumsel bisa tumbuh,” katanya.

Ketua Masyarakat Ekonomi Sumsel (MES) Achmad Syamsudin mengatakan ekonomi syariah juga harus menyasar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Sumsel. “Apalagi UMKM merupakan sektor yang terdampak pandemi Covid-19, hampir 50% usaha para pelaku menurun selama pandemi,” katanya.

Achmad menambahkan MES Sumsel juga terus berupaya meningkatkan literasi keuangan syariah yang masih rendah. Salah satunya bekerja sama dengan perbankan, seperti Bank Sumsel Babel, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan tentang industri keuangan syariah di pesantren dan perguruan tinggi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ekonomi syariah sumsel OJK Digital Banking
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top