Bisnis.com, PADANG - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatra Barat mencatat terjadi peningkatan hunian hotel pada momen liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru).
Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran mengatakan pada momen Nataru ini meski booking hotel terbilang tidak begitu banyak, tapi dari ketersedian kamar dapat dikatakan cukup banyak tamu yang menginap.
"Setidaknya bila dari lihat dari sisi okupansi naik nya lumayan yakni 10-20 persen dari biasanya. Tapi hal itu belum memperbaiki harga sebenarnya," katanya, Senin (28/12/2020).
Meningkatnya hunian hotel di Sumbar pada Nataru ini selain momen liburan akhir tahun, juga didorong oleh harga menginap di hotel terbilang cukup terjangkau.
Seperti untuk hotel bintang 4 di Sumbar di kisaran Rp800.000 hingga Rp700.000 per kamar per malam nya. Biasanya pada Nataru tahun lalu hotel bintang 4 itu bisa mencapai Rp1,5 juta.
Sedangkan untuk kondisi hotel bintang 3, lebih murah lagi dimana di kisaran Rp500.000, serta hotel lainnya mulai dari Rp300.000 hingga Rp400.000.
"Kalau bicara harga untuk momen Nataru, pihak hotel sebenarnya telah memberikan harga yang murah. Tujuannya memang agar banyak yang menginap dalam menikmati liburan Nataru," ujar dia.
Tapi nyatanya, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini bukan bicara harga, cuma keinginan wisatawan itu untuk menginap di hotel saja yang menurun, karena ada yang masih mengkhawatirkan soal Covid-19 ini.
"Semurah apapun harga penginapan di hotel itu, kalau orang berpikir masih khawatir dengan Covid-19, maka tidak serta merta hotel bakal penuh. Cobalah kalau tidak ada Covid-19 itu, harga penginapan murah, bakalan penuh itu," tegasnya.
Begitu juga soal surat negatif Covid-19 yang menjadi kebijakan pemerintah dalam perjalanan orang di Nataru 2021 ini. Sebenarnya tidak begitu terpengaruh terhadap perekonomian di perhotelan.
Sebab wisatawan itu sebelum melakukan perjalanan wisata sudah melakukan rapid test antigen. Artinya dari surat itu, sebenarnya sudah bisa digunakan bila menginap di hotel.
"Jadi sebenarnya tidak terlalu berdampak dengan wajib surat itu bagi pengusaha hotel. Karena pengguna udara sudah antigen, harganya oke-oke saja, jadi tidak terbebani," sebut dia.
Yusran pun membandingkan dengan daerah lainnya seperti Jawa dan Bali yang memang sangat ekstra hati-hati soal penerima tamu atau wisatawan itu. Hal itu jelas akan memberikan dampak yang buruk yakni membuat pelaku usaha merugi, termasuk perhotelan.
Kenapa demikian, karena ada ketidaknyamanan dari wisatawan terhadap aturan-aturan yang membuat mereka sulit untuk melakukan perjalanan.
Beruntung di Sumbar tidak demikian, karena yang menjadi intinya di sini adalah soal protokol kesehatannya.
"Saya ada lihat di berita, gara-gara aturan wajib rapid test antigen itu, terjadi penumpukan antrian di bandara. Saya khawatir hal itu malah nantinya menjadi klaster baru. Harusnya teknis di lapangannya lebih disiapkan dan tidak terjadi penumpukan seperti itu," ujarnya.
Yusran menjelaskan perhotelan yang tergabung di dalam PHRI sekitar 90-an dengan kesediaan kamar 4.500-an.
Kini semua hotel dihuni, cuma sifatnya tidak dalam jumlah inap yang berlangsung lama. Karena konsumen tetap melihat harga dari masing-masing bintang di hotel itu.
Di Sumbar yang paling dominan itu secara nilai ekonomisnya hotel berbintang 3 memang lebih banyak diminati.
Kenapa demikian, di Sumbar ini belum ada hotel yang mampu disebut sebagai hotel destinasi. Dimana setiap pengunjung berada di hotel itu, merasakan betul sudah berwisata.
"Hotel di Sumbar ini belum ada disebut destinasi. Jadi sekedar menginap di hotel saja, setelah itu pergi ke tempat wisata. Kalau daerah lainnya hotel itu bisa jadi destinasi, banyak kegiatan bisa dilakukan di hotel itu," sebutnya. (k56)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
