Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perbankan di Sumsel Tak Mau Jor-Joran Restrukturisasi Kredit Nasabah

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (OJK KR 7 Sumbagsel), restrukturisasi kredit di Sumatra Selatan (Sumsel) mencapai Rp6,4 triliun per November 2020.
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis/Abdullah Azzam
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, PALEMBANG – Porsi kredit yang direstrukturisasi oleh perbankan di Sumatra Selatan tercatat masih rendah, yakni hanya 7,4% dari total kredit di provinsi itu yang mencapai Rp86,1 triliun.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (OJK KR 7 Sumbagsel), restrukturisasi kredit di Sumatra Selatan (Sumsel) mencapai Rp6,4 triliun per November 2020.

Kepala OJK KR 7 Sumbagsel, Untung Nugroho, mengatakan porsi kredit yang direstrukturisasi tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan angka restrukturisasi nasional yang sebesar 17 persen.

“Kredit Sumsel yang direstrukturisasi porsinya lebih kecil dibanding nasional,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (22/12/2020).

Untung menjelaskan restrukturisasi kredit diberikan kepada 72.000 debitur. Fasilitas pelonggaran kewajiban debitur itu disalurkan oleh bank umum senilai Rp6,2 triliun dan BPR/BPR Syariah senilai Rp0,2 triliun.

“Jadi rata-rata bank di Sumsel ini tidak begitu melakukan restrukturisasi, sehingga rasio NPL (non performing loan) perbankan di sini lebih realistis,” katanya.

Adapun rasio kredit bermasalah di Sumsel tercatat sebesar 1,8 persen per November 2020. Sementara penyaluran kredit dari perbankan tumbuh tipis sebesar 0,4% dibanding periode yang sama tahun lalu yang senilai Rp85,7 triliun.

Dia menambahkan, sebetulnya peran restrukturisasi sangat besar dalam menekan tingkat NPL dan permodalan bank, sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik.

Untung menjelaskan, otoritas sudah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit perbankan. 

“Seharusnya kebijakan ini berakhir pada Maret 2021 menjadi Maret 2022, dengan penambahan substansi yang lebih terkait penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh bank,” jelasnya.

Perbankan juga diminta menerapkan self assessment penambahan alternatif governance untuk persetujuan restrukturisasi, dan tata cara self assessment yang dapat dilakukan bank per Januari 2021.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dinda Wulandari
Editor : Ropesta Sitorus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper