Bisnis.com, PEKANBARU — PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri mendorong akselerasi akses keuangan daerah di Provinsi Riau. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan pembinaan desa inklusi keuangan diharapkan mengurangi ketimpangan akses keuangan desa dan kota.
Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari mengatakan inklusi keuangan daerah melalui agen Laku Pandai sudah mencakup 12 kabupaten/kota yang ada di Riau. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif itu minimal ada 1 setiap kabupaten/kota. Tetapi di Kabupaten Siak bisa mencapai 24 agen, begitu juga ada 2 agen di Pekanbaru dan Meranti.
“Riau agak berbeda dengan daerah lain kita masih bisa tumbuh, ini menumbuhkan optimisme, kata Andi kepada Bisnis, Kamis (26/11/2020) lalu.
Menurutnya pertumbuhan ekonomi Riau ditopang oleh komoditi unggulan seperti perkebunan sawit melalui program peremajaan sawit. Bank Riau Kepri turut menjadi perbankan yang memberikan kredit untuk meremajakan pohon sawit yang sudah renta tersebut.
Selain itu, ada usaha-usaha kecil milik rakyat yang tetap tumbuh. Hal ini juga didorong oleh BRK memberikan bantuan pembiayaan untuk memulihkan ekonomi masyarakat.
Andi melanjutkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat sudah mencapai Rp609 miliar dengan jumlah akun mencapai 5000 lebih.
Momen pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), BRK menyalurkan kredit UMKM kepada 13 debitur.
Diantaranya, Salimin pedagang bakso asal Riau plafon kredit sebesar Rp200 juta, Supriandi asal Bengkalis usaha peternakan sebesar Rp250 juta, Yudi asal Indragiri Hilir usaha rumah makan sebesar Rp170 juta, Suwarso asal Indragiri Hulu usaha perkebunan kelapa sawit sebesar Rp350 juta, Afrizal usaha perdagangan karet asal Kampar sebesar Rp100 juta, Rusman asal Kuantan Singingi usaha perkebunan kelapa sawit sebesar Rp160 juta.
Kemudian, T. Kamaruzzaman asal Kepulauan Meranti usaha penyediaan makanan dan minuman ringan sebesar Rp45 juta, Amirudin asal Pelalawan usaha perkebunan kelapa sawit sebesar Rp400 juta, M. Fakhri asal Rokan Hilir usaha perkebunan kelapa sawit Rp150 juta, Neneng Hurhaini asal Rokan Hulu usaha perkebunan kelapa sawit Rp70 juta, Mirnawati asal Siak usaha kedai Rp50 juta, Basri Permana Putra asal Dumai usaha budi daya ikan air tawar Rp15 juta dan Aji Setiawan usaha budi daya ikan air tawar Rp40 juta.
Selain penyaluran KUR, BRK juga ditetapkan sebagai Person in Charge (PIC) atau penanggung jawab desa inklusi keuangan binaan industri jasa keuangan. Sebanyak 11 desa di Riau akan mendapat pembinaan produk unggulan dan mempercepat akses keuangan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Yusri, menuturkan percepatan akses keuangan daerah melalui program TPKAD yang sudah ada di Riau sejak 2016 lalu.
Progres dari percepatan inklusi ini bisa dilihat dari jumlah debitur perbankan terus meningkat, kredit di Riau tumbuh. Terakhir masa pandemi secara nasional pertumbuhan kredit di posisi Oktober 2020 negatif dan Riau positif di atas 3 persen. Sementara BRK mencapai 5,9 persen.
“Artinya gerak ekonomi di Riau masih berjalan di masa pandemi. Serapan masyarakat khususnya pelaku UMKM masih membutuhkan pembiayaan tentunya geliat ekonomi masih berjalan,” kata Yusri.
Kendala yang seringa terjadi yaitu akses keuangan kepada masyarakat. Menurutnya Riau ini cukup luas walaupun hanya ada 12 kabupaten/kota tapi setiap wilayahnya luas. Ini adalah salah satu solusi dengan adanya TPKAD.
“Saya berterimakasih kepada Bank Riau Kepri yang sangat mendukung peningkatan akses keuangan. Mau menjadi PIC meningkatkan akses keuangan di desa-desa,” katanya.
Yusri pun meyakini BRK dapat ‘berlari’ dengan lengkapnya struktur direksi dan komisaris serta beri kepastian untuk lebih berkembang. Pihaknya berharap sebagai bank milik rakyat Riau memiliki tanggungjawab akselerasi pertumbuhan ekonomi di Riau.(K42)
