Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Ditarget Selesai Sebelum 1 Januari 2021

Pemerintah menargetkan perumusan seluruh aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dapat selesai sebelum 1 Januari 2021.
Dinda Wulandari
Dinda Wulandari - Bisnis.com 26 November 2020  |  12:57 WIB
Ilustrasi. Pekerja pabrik pulang seusai bekerja di salah satu pabrik makanan di Jakarta, Sabtu (11/4/2020). - Bisnis/Abdurachman
Ilustrasi. Pekerja pabrik pulang seusai bekerja di salah satu pabrik makanan di Jakarta, Sabtu (11/4/2020). - Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah menargetkan perumusan seluruh aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dapat selesai sebelum 1 Januari 2021.

Diketahui, peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja terdiri dari 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres)  yang mencakup berbagai sektor atau klaster.

Elen Setiadi, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, mengatakan pihaknya diberi tenggat waktu menyelesaikan Rancangan PP selama kurun 3 bulan.

“Belum ada UU yang mengamanatkan [aturan turunan] sebanyak ini dan secepat ini. Targetnya pada Januari 2021, PP UU Cipta Kerja ini bisa dilaksanakan,” katanya saat konferensi pers kegiatan Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Penataan Ruang, Pertanahan dan Proyek Strategis Nasional (PSN), di Palembang, Kamis (26/11/2020).

Menurutnya, pemerintah ingin mempercepat pembentukan PP agar UU Cipta Kerja terimplementasi dengan baik. Apalagi, kata dia, dalam kondisi pandemi Covid-19 Indonesia tengah berupaya memulihkan perekonomian.

Elen menjelaskan banyak sekali koridor hukum yang telah dibuat pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Namun demikian, banyak juga aturan yang membelenggu lantaran aturan-aturan yang ada tersebut tidak sinkron.

“UU Cipta Kerja ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan investasi dan penciptaan lapangna kerja, karena banyak terobosan, kemudahan yang ada dalam PP-PP tersebut,” katanya.

Untuk mempercepat penyelesaian RPP, Kemenko Perekonomian bersama kementerian-kementerian terkait mulai menyerap aspirasi di berbagai daerah. 

Selain itu, kata dia, pemerintah juga membuka ruang bagi publik untuk memberi masukan secara daring di portal resmi UU Cipta Kerja. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cipta kerja
Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top