Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Ditarget Selesai Sebelum 1 Januari 2021

Pemerintah menargetkan perumusan seluruh aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dapat selesai sebelum 1 Januari 2021.
Ilustrasi. Pekerja pabrik pulang seusai bekerja di salah satu pabrik makanan di Jakarta, Sabtu (11/4/2020)./Bisnis-Abdurachman
Ilustrasi. Pekerja pabrik pulang seusai bekerja di salah satu pabrik makanan di Jakarta, Sabtu (11/4/2020)./Bisnis-Abdurachman

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah menargetkan perumusan seluruh aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dapat selesai sebelum 1 Januari 2021.

Diketahui, peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja terdiri dari 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres)  yang mencakup berbagai sektor atau klaster.

Elen Setiadi, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, mengatakan pihaknya diberi tenggat waktu menyelesaikan Rancangan PP selama kurun 3 bulan.

“Belum ada UU yang mengamanatkan [aturan turunan] sebanyak ini dan secepat ini. Targetnya pada Januari 2021, PP UU Cipta Kerja ini bisa dilaksanakan,” katanya saat konferensi pers kegiatan Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Penataan Ruang, Pertanahan dan Proyek Strategis Nasional (PSN), di Palembang, Kamis (26/11/2020).

Menurutnya, pemerintah ingin mempercepat pembentukan PP agar UU Cipta Kerja terimplementasi dengan baik. Apalagi, kata dia, dalam kondisi pandemi Covid-19 Indonesia tengah berupaya memulihkan perekonomian.

Elen menjelaskan banyak sekali koridor hukum yang telah dibuat pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Namun demikian, banyak juga aturan yang membelenggu lantaran aturan-aturan yang ada tersebut tidak sinkron.

“UU Cipta Kerja ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan investasi dan penciptaan lapangna kerja, karena banyak terobosan, kemudahan yang ada dalam PP-PP tersebut,” katanya.

Untuk mempercepat penyelesaian RPP, Kemenko Perekonomian bersama kementerian-kementerian terkait mulai menyerap aspirasi di berbagai daerah. 

Selain itu, kata dia, pemerintah juga membuka ruang bagi publik untuk memberi masukan secara daring di portal resmi UU Cipta Kerja. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dinda Wulandari
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper