Bisnis.com, PEKANBARU — Sumber kontraksi ekonomi Riau terbesar menurut pengeluaran pada kuartal III/2020, yaitu konsumsi pemerintah yang turun sebesar 15,95 persen dibanding tahun lalu.
Koordinator Pusat Studi Sosial Ekonomi LPPM Universitas Riau Dahlan Tampubolon mengatakan kalau mengacu pada konsep belanja saat resesi, mestinya belanja pemerintah menjadi stimulus pertumbuhan, karena diharapkan adanya multiplier effect yang akan mendorong sektor lainnya ikut terkerek tumbuh.
“Seharusnya total belanja pemerintah di Riau sudah positif, karena adanya peningkatan realisasi belanja bantuan sosial terkait dengan program PEN, serta peningkatan belanja barang dan jasa,” katanya kepada Bisnis, Sabtu (7/11/2020).
Kontraksi komponen pengeluaran triwulan III/2020 hampir seluruhnya mengalami penurunan kecuali ekspor dan Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT).
Dahlan bilang, fenomena ini disebabkan serapan anggaran yang rendah di level pemerintah daerah. Padahal pihak Direktorat Perbendaharaan Kemenkeu telah merealisasikan DIPA lebih cepat dibandingkan tahun lalu dan juga realisasi penyaluran Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) lebih cepat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Belum lagi penurunan konsumsi ini karena penghematan anggaran, pengurangan perjalanan dinas, rapat-rapat dan lainnya.
Baca Juga
“Pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota serta desa harus all out melaksanakan belanjanya,” tambah Dahlan.
Merujuk data Kementerian Dalam Negeri hingga 30 september 2020, rata-rata nasional belanja pemerintah provinsi baru mencapai 54,93 persen. Sedangkan, rata-rata nasional pemerintah kabupaten/kota baru mencapai 50,6 persen.
Dibanding tahun sebelumnya (yoy), kuartal III/2020 konsumsi pemerintah anjlok 15,95 persen. Sedangkan dibandingkan kuartal II/2020 konsumsi turun sedikit minus 2,53 persen.
Ekonom Universitas Riau itu menyebut penyaluran transfer TKDD jangan berhenti di rekening pemda karena tidak akan berdampak bagi perekonomian. Pemerintah harus melakukan inovasi dan kreasi agar belanja daerah yang bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi dan tetap pendapatan daerah terjaga.
Sebagai contoh saat Covid-19 seperti ini belanja extraordinary bisa dijalankan dengan program padat karya, kompensasi di sektor pertanian, dengan mendukung replanting dan bantuan konsumsi masyarakat selama replanting, peningkatan kapasitas prioduksi pertanian dan juga subsidi daerah bagi UMKM yang terdampak. Hal ini bisa memacu arus belanja dan juga mendorong konsumsi agregat.
Sementara untuk memaksimalkan perjalanan dinas dan rapat belum bisa lantaran kasus Covid-19 masih tinggi.
Gubernur Riau Syamsuar sudah mengimbau kepala organisasi perangkat daerah menggesa realisasi anggaran dan fisik jelang akhir tahun.
"Saya tegaskan, sekarang harus kencang melaksanakannya. Waktu tinggal sedikit. Kitakan sekarang mau libur panjang. Sebelum libur panjang, harus cepat dilaksanakan termasuk pencairannya. Kalau sudah libur, tentu tak bisa lagi," kata Gubri, dikutip Jum’at (6/11/20).
Berdasarkan sistem informasi evaluasi dan monitoring kegiatan Provinsi Riau, target penyerapan ditetapkan sebesar 91,77 persen, sementara realisasi penyerapan baru mencapai 51 persen. Begitu juga untuk target fisik ditargetkan 62,50 persen, sementara realisasinya baru sebesar 56,67 persen. (K42)
