Bisnis.com, PEKANBARU – Realisasi belanja negara untuk Provinsi Riau yang bersumber dari APBN mencapai Rp15,04 triliun atau 50,38 persen dari pagu, mengalami penurunan 3,90 persen dari tahun lalu. Adapun yang menjadi perhatian adalah belanja modal masih sangat minim sekitar 22,23 persen.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Bakhtaruddin menyampaikan penurunan realisasi belanja sebagai akibat adanya perubahan pola belanja negara yang dilakukan dalam rangka penanganan mewabahnya Covid-19.
Realisasi belanja pemerintah pusat di Riau kuartal II/2020 baru mencapai Rp2,8 triliun atau sekitar 39 persen. Pagu anggaran tahun ini menurun dari sebelumnya Rp8,3 triliun menjadi Rp7,3 triliun.
“Paling memprihatinkan belanja modal yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi, baru mencapai 22 persen dari Rp1 triliun,” kata Bakhtaruddin kepada Bisnis, Kamis (10/9/2020).
Hal ini menunjukkan belanja anggaran belum optimal sehingga belum bisa membangkitkan ekonomi khususnya di Riau. Pola penyerapan anggaran masih sama sebelum adanya pandemi atau tidak.
Dia meminta semua pihak meningkatkan belanja negara agar nanti di kuartal III/2020 ekonomi bisa bangkit sesuai arahan Presiden Jokowi.
Baca Juga
Belanja pemerintah pusat di Riau sampai triwulan II/2020 tercatat Rp2,83 triliun atau 38,97 persn dari pagu belanja Rp7,26 triliun. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebanyak 16,35 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp3,38 triliun.
Keperluan belanja pegawai terserap Rp1,4 triliun atau 46 persen dari pagu Rp3,1 triliun, belanja barang Rp1,2 triliun atau 37 persen dari pagu Rp3 triliun, belanja modal Rp227 miliar dari pagu Rp1 triliun dan bantuan sosial Rp9 miliar atau 40 persen dari pagu sebesar Rp22 miliar.
“Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei khususnya belanja pegawai karena bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR),” katanya.
Bakhtaruddin melanjutkan realisasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara nominal turun karena memang mengalami penurunan pagu, tetapi secara persentase mengalami perbaikan. Pemerintah daerah sudah berusaha menyerap anggaran ini.
Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp12,21 triliun atau 54,05% dari total pagu. Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp12,26 triliun.
TKDD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,05 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp4,07 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp1,89 triliun, DAK Fisik Rp236,12 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp713,2 miliar.
Realisasi tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei dengan total realisasi sebesar Rp3,27 triliun disebabkan karena adanya pembayaran kurang bayar DBH tahun 2018.
Pihaknya menilai percepatan belanja fisik masih tergolong lambat dan meminta agar penerimaan anggaran selaras dengan realisasi belanja khususnya belanja fisik yang mampu membangkitkan ekonomi daerah.(K42)
