Bisnis.com, PEKANBARU – Setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hebat pada 2015, berbagai langkah koreksi telah dilakukan. Selain dalam bentuk berbagai kebijakan krusial, peningkatan operasional kerja tim satgas karhutla juga telah dilakukan peringatan dini antisipasi ancaman karhutla.
“Selanjutnya tadi kami membahas peningkatan partisipasi Masyarakat Peduli Api (MPA) melalui pendekatan masyarakat berkesadaran hukum (paralegal). Ini merupakan tahapan penting dari jalan panjang memantapkan upaya pencegahan karhutla secara permanen, sesuai arahan Bapak Presiden,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Sabtu (18/7/2020).
Secara khusus, Siti melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau Syamsuar dan Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Efendi, dalam rangka pemantapan upaya pencegahan karhutla secara permanen.
Karhutla tahun 2015 telah memberi banyak pembelajaran bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, untuk melakukan berbagai corrective action pengendalian karhutla hingga ke tingkat tapak.
Di tingkat operasional lapangan juga semakin dikuatkan kerja sama antaranggota satgas yang melibatkan Manggala Agni, pemerintah daerah, Polri, TNI, BNPB, MPA, swasta, dan kelompok masyarakat lainnya.
Menurut Siti, Provinsi Riau sudah memiliki sistem dashboard pemantau karhutla yang baik, sehingga mampu berjalan bersama Manggala Agni, BPBD, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan sistem pengendalian karhutla dalam kerja Satgas Karhutla Riau.
“Dari perjalanan panjang karhutla 10-13 tahun, Riau punya kekhususan. Istilah saya ada fase kritis pertama sejak Maret- Mei. Maka, fase kedua kita harus hati-hati mulai akhir Juni hingga akhir Oktober. Semua ini bisa dideteksi,” ungkap Siti.
Karena itu, pencegahan karhutla di Riau sudah dilakukan KLHK bersama BPPT dan para mitra sejak 13 sampai 30 Mei dengan teknik modifikasi cuaca, untuk rekayasa jumlah hari hujan guna membasahi gambut serta mengisi embung dan kanal.
Selanjutnya, dalam waktu dekat akan dilakukan TMC oleh BNPB dan BPPT sebagai antisipasi fase kritis II karhutla yang diprediksi BMKG puncaknya terjadi pada bulan Agustus nanti.
Siti mengatakan bahwa pengendalian karhutla juga tidak terlepas dari tata kelola gambut dan pertanian dengan sistem kearifan lokal.
“Saya tadi juga minta pendalaman Kapolda, bagaimana kondisi Babinsa, Babinkamtibmas, bagaimana konflik yang terjadi di lapangan, seperti apa penyelesaian di tingkat lapangan. Ini semua tadi kita bahas,” kata Siti.
Provinsi Riau mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Bahkan, kunjungan kerja pertama dilakukan saat datang ke Meranti, pada 2014. Ketika terjadi karhutla di 2015, berbagai persoalan di Riau memberikan contoh pembelajaran yang sangat penting bagi penyelesaian masalah karhutla di Indonesia.
“Kita mendapatkan solusi dari perjalanan rumit karhutla di Riau. Kita banyak belajar di kejadian 2015 dan akan terus kita tingkatkan lebih baik lagi ke depan,” katanya.
