Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun percontohan kawasan tambak udang berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, untuk mendukung program perhutanan sosial.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menyatakan pemilihan budi daya udang mempertimbangkan di kawasan tersebut telah ada area budi daya serupa seluas lebih kurang 312 hektare, tapi dari sisi produktivitas belum maksimal.
Dia memaparkan KKP berkomitmen menyukseskan program perhutanan sosial yang digagas Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, potensi lahan yang dimiliki oleh PT Perhutani di berbagai daerah bisa dioptimalkan agar lebih produktif dan memberikan efek positif bagi perekonomian masyarakat.
"Banyak lahan yang sebenarnya potensial untuk pengembangan budi daya ikan atau udang di tambak. Program perhutanan sosial bisa menjadi pintu masuk bagaimana usaha budi daya udang diperkenalkan dan menjadi alternatif usaha bagi masyarakat," ungkap Slamet.
Dia menyatakan telah mengecek ke lapangan untuk melihat langsung kesesuaian lahan dengan usaha yang akan dilakukan.
Slamet juga membeberkan keberhasilan program serupa di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Percontohan kawasan budi daya udang, lanjutnya melalui keterangan tertulis pada Jumat (28/5/2020), merupakan contoh atau model pengelolaan budi daya udang secara berkelanjutan.
Menurut dia, manajemen produksi dilakukan terintegrasi, penerapan biosekuriti, dan pengelolaan limbah yang efektif serta manajemen usaha yang dilakukan secara kolektif.
"Harapannya, model ini nantinya bisa diadopsi masyarakat. Jadi, dari sisi produktivitas bisa optimal, tapi di sisi lain lingkungan dan ekosistem tetap terjaga," ucapnya.
Slamet mengungkapkan Ditjen Perikanan Budidaya KKP akan terlibat terutama dalam merancang desain kawasan tambak udang, rehabilitasi saluran irigasi, dan dukungan sarana budi daya.
Sementara lintas sektoral yang lain diharapkan dapat mendukung sesuai kewenangannya masing masing seperti Perhutani terkait legalitas lahan dan kelompok masyarakat, PT PLN terkait akses energi listrik, Kementerian PUPR untuk akses infrastruktur seperti jalan produksi, serta BUMN perbankan untuk akses pembiayaan.
Dia menambahkan pihaknya sedang melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi untuk memastikan kegiatan nantinya dapat berjalan dengan baik.
KKP, ujarnya, merencanakan melakukan percontohan kawasan udang di kegiatan perhutanan sosial ini sekitar 5 hektare untuk awal pengembangan, dengan target produktivitas 6 ton per hektare.
“Khusus untuk KKP kami akan tunjuk Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung (BBPBL) untuk melakukan pendampingan teknis," ucapnya.
Program perhutanan sosial yang dicanangkan Presiden Jokowi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam memanfaatkan lahan Perhutani untuk kegiatan usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
