Pusat Minta Pemda Revisi Alokasi APBD untuk Penanganan Corona

Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk merevisi alokasi APBD 2020 agar penanggulangan virus corona menjadi prioritas di tiap daerah.
Dinda Wulandari
Dinda Wulandari - Bisnis.com 22 Maret 2020  |  15:02 WIB
Pusat Minta Pemda Revisi Alokasi APBD untuk Penanganan Corona
Ilustrasi - Bloomberg

Bisnis.com, PALEMBANG - Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk merevisi alokasi APBD 2020 agar penanggulangan virus corona menjadi prioritas di tiap daerah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kesiapsiagaan Corona Virus Disease (Covid-19) di Sumatra Selatan, Palembang, Sabtu (21/3/2020).

“Saya bersama menteri keuangan sudah mengeluarkan dua peraturan menteri, di mana membolehkan kepala daerah untuk revisi anggaran dalam rangka prioritas [penanggulangan corona],” katanya.

Tito mengatakan melalui regulasi itu, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya untuk menangani pandemi yang sudah tersebar luas. 

Alokasi anggaran dapat digunakan untuk penyediaan fasilitas kesehatan dalam merawat pasien maupun orang dalam pengawasan (ODP). 

“Jangan sampai terjadi sebaliknya, ketika ditemukan kasus, kita malah tidak siap,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga meminta pemerintah daerah agar dapat memberikan intensif bagi dunia usaha, terutama sektor UMKM. Oleh karena itu, pemda perlu mengajak pelaku usaha untuk duduk bersama dalam menjaga stabilitas perekonomian di daerah.

Salah satu pemda yang telah menyiapkan bujet untuk penanganan Covid-19 dari APBD-nya adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Bupati Muba Dodi Reza Alex mengatakan pihaknya bakal mengalokasikan anggaran senilai Rp6,1 miliar.

“Kami sudah siapkan anggaran Rp6,1 miliar, dana tersebut untuk membeli 1.000 unit alat rapid tes corona,” kata Dodi.

Pelaksanaan tes massal itu akan dilakukan secara acak kepada warga Muba di setiap kecamatan.

"Nanti petugas medis dari Muba yang akan mendata. Rapid test ini dilakukan supaya virus berbahaya itu tidak masuk ke wilayah Muba," katanya.

Menurut Dodi, sebetulnya pemerintah pusat sudah mengalokasikan peralatan rapid tes namun Pemkab Muba ingin pencegahan sebaran virus tersebut lebih maksimal, sehingga dinilai perlu mengucurkan APBD untuk penanganannya.

“Ya, kan saat ini yang dari pemerintah pusat masih menunggu, prinsipnya kan kita harus sigap dalam pencegahan,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sumsel

Editor : Ajijah
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top