Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang mulai memetakan destinasi wisata di 18 kecamatan dengan melibatkan akademisi untuk menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Palembang, Shinta Raharja, mengatakan pihaknya ingin setiap kecamatan yang ada di kota itu memiliki destinasi wisata yang khas.
“Di Kecamatan Seberang Ulu I, misalnya sudah ada kampung layang-layang. Kami inginnya sekarang setiap kecamatan juga punya satu destinasi yang spesifik, sehingga wisatawan tahu mau kemana,” katanya saat workshop identifikasi dan pemetaan kawasan wisata potensial Kota Palembang, Rabu (26/2/2020).
Shinta mengatakan jika pemetaan terhadap destinasi wisata itu telah rampung maka bisa jadi pedoman untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Pasalnya, kata dia, PAD pariwisata saat ini masih mengandalkan fisik, yakni berupa hotel, tempat makan atau restoran. Sementara untuk retribusi yang dipungut dari tiket masuk destinasi dinilai belum optimal.
“Kita belum sampai pada tahapan bagaimana bisa menjual wisata di kota ini. Setahu saya yang menggunakan HTM (harga tiket masuk) hanya di Hutan Wisata Puntikayu, tempat lain belum,” ujarnya.
Menurut Shinta, sebetulnya pemkot telah melakukan pemetaan untuk destinasi wisata namun dirasa belum optimal. Oleh karena itu, peranan pihak lain, seperti akademisi dapat membantu penguatan pemetaan di sektor wisata.
Baca Juga
Sementara itu Rektor Universitas Taman Siswa Palembang Joko Siswanto menilai fasilitas pendukung destinasi wisata di Palembang harus diperbaiki.
“Objeknya wisatanya ada tetapi kalau fasilitas pendukung tidak ada maka wisatawan sulit menjangkaunya,” katanya.
Menurut Joko, sebetulnya Kota Palembang memiliki banyak objek wisata berdasarkan sejumlah potensi yang bisa dikembangkan, mulai dari potensi alam, kuliner, budaya hingga sejarah.
Diketahui, sektor pariwisata Kota Palembang tumbuh positif pada 2019, dengan menyumbang sekitar 30 persen dari Rp1,3 triliun target PAD. Angka tersebut naik dibanding 2018 sebesar 20 persen atau Rp185 miliar dari total PAD Rp1 triliun.
