Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov Sumatra Selatan mengalokasikan anggaran untuk bencana melalui dana bantuan khusus senilai Rp300 juta pada tahun ini.
Plt Kepala Dinas Sosial Sumsel Mirwansyah mengatakan dana tersebut digunakan untuk pemulihan korban bencana.
“Dana bantuan tersebut merupakan respon pemerintah terhadap berbagai bencana yang terjadi di Sumsel,” katanya, Rabu (26/2/2020).
Menurut dia, dana bantuan khusus berbeda dengan dana bantuan dari Kementerian Sosial. Biasanya, untuk penanganan korban bencana Kemensos juga ikut menggelontorkan bantuan.
“Seperti paket pakaian, alat tidur dan perlengkapan lainnya. Kami biasanya mendistribusikannya saja,” katanya.
Mirwansyah menerangkan selain itu, Pemprov juga menyiapkan bantuan pangan berupa beras bencana.
Beras tersebut tersedia di gudang Bulog dan bisa dikeluarkan ketika Gubernur mengeluarkan status Tanggap Darurat suatu bencana.
"Nantinya beras akan didistribusikan kepada korban selama menjalani masa pemulihan," ujarnya.
Dia melanjutkan bencana di Sumsel sendiri terdiri dari berbagai jenis. Diantaranya, longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhulta) dan puting beliung.
Dia mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mengaktifkan lagi Markas Komando (Mako) Tagana. Tujuannya untuk mengetahui secara detail kondisi bencana di suatu daerah.
"Situasinya terus dipantau. Misalkan hujan deras di suatu wilayah, dilaporkan ke Mako Tagana. Sehingga kami bisa melakukan berbagai upaya antisipasi," katanya.
Dalam penanganan suatu bencana, Dinas Sosial mengandalkan pasukan Tagana sebanyak 1.100 anggota yang tersebar di seluruh wilayah di Sumsel.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ansori mengatakan sepanjang 2019, telah terjadi sebanyak 38 bencana banjir/banjir bandang. Selain itu, kejadian longsor terjadi sebanyak 13 kali.
Kejadian banjir tersebut merendam sebanyak 1675,5 hektar sawah, 10.434 unit rumah, 35 unit sekolah serta 8 unit fasilitas umum lainnya seperti kantor KUA, Puskesmas Pembantu, musholla, polindes, pasar dan kantor camat.
“Itu baru banjir, longsor dan banjir bandang saja. Belum termasuk kebakaran dan lainnya. Antisipasi terhadap kejadian bencana ini diperlukan. Sehingga pemulihan kepada korban bisa lebih cepat,” katanya.
