Ada 5 Tantangan untuk Tumbuhkan Ekonomi Sumut

Bank Indonesia menyebut terdapat lima tantangan yang dihadapi Sumatra Utara untuk meningkatkan perekonomian.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 06 Desember 2019  |  18:55 WIB
Ada 5 Tantangan untuk Tumbuhkan Ekonomi Sumut
Kelapa sawit. - Bloomberg/Taylor Weidman

Bisnis.com, MEDAN - Bank Indonesia menyebut terdapat lima tantangan yang dihadapi Sumatra Utara untuk meningkatkan perekonomian.

Berbagai tantangan tersebut dapat menjadi faktor penahan upaya mendorong dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat mengatakan tantangan pertama adalah masih besarnya ketergantungan terhadap ekspor terkait komoditas perkebunan dan gejala berkurangnya kontribusi lapangan usaha (LU) industri pengolahan (manufaktur) kepada perekonomian.

"Di tengah potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup beragam, ekspor Sumut ke pasar luar negeri masih sangat didominasi oleh produk crude palm oil (CPO) dan karet olahan,"kata Wiwiek, dikutip Jumat (6/12/2019).

Wiwiek mengatakan total ekspor kedua produk tersebut mencapai 47 persen dari total nilai ekspor barang nonmigas Sumut selama periode Januari - September 2019. Dominasi ini membuat kinerja ekspor cukup rentan terhadap gejolak harga komoditas atau shock eksternal lainnya.

"Kinerja lapangan usaha industri pengolahan yang didominasi oleh industri CPO dan karet tersebut juga berada dalam tren penurunan selama beberapa tahun terakhir,"ujarnya.

Selain faktor tekanan dari sisi eksternal, lanjut Wiwiek, nilai tambah produk industri belum ditingkatkan secara optimal. Dukungan infrastruktur, baik fisik maupun nonfisik, juga masih perlu diperkuat untuk meningkatkan kinerja LU industri pengolahan.

Penguatan infrastruktur dimaksud, misalnya terkait kapasitas pelabuhan dan konektivitas kawasan industri, akan memaksimalkan upaya peningkatan investasi dan nilai tambah produk industri serta melancarkan proses distribusi dan perdagangannya.

Tantangan kedua, lanjutnya, belum optimalnya efisiensi investasi dan masih belum cukup rendahnya daya saing Sumut dibandingkan dengan daerah lain. Masih cukup rentannya ekspor Sumatra Utara terhadap perkembangan eksternal membuat investasi merupakan salah satu kunci utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi agar terlepas dari stagnansi di kisaran 5 persen secara year on year (yoy).

Namun demikian, tingkat efisiensi investasi Sumut yang diukur melalui Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) dinilai masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Sumatra. ICOR Sumut selama periode 2011 sampai 2018 adalah 5,67 persen, lebih tinggi dari Jambi (4,68 persen), Kepulauan Bangka Belitung (4,99 persen) dan wilayah Jawa (5,56 persen).

"Di samping efisiensi investasi yang belum optimal, sumber pembiayaan untuk investasi juga masih lebih bertumpu pada dana internal milik pihak swasta sementara peran penanaman modal asing, intermediasi, perbankan dan dana dari pasar keuangan masih perlu ditingkatkan," jelasnya.

Wiwiek menuturkan berdasarkan penelitian Asia Competitiveness Institute (ACI), daya asing Sumut pada tahun 2019 menduduki peringkat 28 dari 34 provinsi di Indonesia. Dari empat elemen daya asing yang diukur ACI dalam penentuan peringkat, aspek birokrasi pemerintah dan kinerja institusi publik masih menjadi hambatan utama peningkatan daya saing Sumut.

Lebih lanjut, tantangan ketiga adalah masih terbatasnya kemampuan fiskal serta adanya tendensi backloading dan prosiklikalitas pada pola realisasi belanja daerah.

Menurut Wiwiek kemandirian fiskal atau derajat desentralisasi fiskal Sumut tercatat 23 persen, lebih kecil dari kemandirian fiskal Kepulauan Riau dan DKI Jakarta. Artinya, hanya sekitar 23 persen penerimaan APBD Provinsi Sumut bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Di tingkat kabupaten dan kota, kemandirian fiskal bahkan relatif semakin terbatas. Tercatat hanya Kabupaten Deli Serdang 29 persen dan Kota Medan 38 persen yang memiliki rasio di atas 20 persen. Hal ini pada dasarnya mengimplikasikan bahwa potensi peningkatan PAD di berbagai daerah di Sumut masih terbuka lebar.

Dikatakannya, dari sisi belanja, kegiatan belanja APBD cenderung direalisasikan secara backloading atau menumpuk di periode akhir tahun. Dana milik pemerintah daerah terpantau mengendap di perbankan selama hampir tiga triwulan. Kondisi ini membuat kecepatan stimulasi dari sisi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi tidak optimal.

"Siklus fiskal di Sumut juga cenderung bersifat prosiklikal terhadap siklus perekonomian secara umum. Dengan demikian, ketika ekonomi dari sisi konsumsi dan investasi swasta melemah, arah konsumsi dan investasi pemerintah juga akan ikut melemah," ungkap Wiwiek.

Hal ini, kata Wiwiek, tentu berlawanan dengan harapan bahwa konsumsi dan investasi dari pemerintah dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi ketika terjadi deselerasi di sisi swasta.

Wiwiek menjelaskan tantangan yang keempat adalah masih diperlukannya kualitas sumber daya manusia (SDM). Sampai dengan pertengahan 2019 (Agustus 2019) Sumut masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatra maupun dibandingkan dengan level nasional.

"Tantangan kelima adalah risiko tergerusnya daya beli masyarakat seiring dengan fluktuasi inflasi, khususnya inflasi kelompok bahan makanan (pangan)," ucap Wiwiek.

Wiwiek menjelaskan selama periode tahun 2012 sampai dengan 2018, compound annuad growth rate (CAGR) dari tingkat pendapatan per kapita riil di Sumut tercatat 4,05 persen , lebih rendah dari CAGR laju inflasinya sebesar 5,56 persen.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pertumbuhan Ekonomi, sumut

Editor : Saeno
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top