Bisnis.com, PEKANBARU – Pemprov Riau saat ini berupaya melengkapi kajian tentang rencana pemda mengajukan utang senilai Rp4,4 triliun dan akan dimasukkan ke dalam APBD 2020. Sebelumnya rencana ini mendapatkan penolakan dari legislatif setempat.
Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan memang saat ini kajian masih dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Setelah tuntas akan diajukan ke DPRD Riau.
“Mungkin karena kajian belum ada, nanti selesai kajiannya akan kami ekspos ke DPRD, setelah itu nanti DPRD bisa melakukan studi banding ke daerah lain yang sudah melakukan,” ujar Syamsuar, Kamis (7/11/2019).
Menurut Syamsuar rencana pemda mengajukan utang daerah ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur jalan milik provinsi, karena sebagian besar berada dalam kondisi rusak berat.
Upaya itu sejalan dengan langkah pemerintah pusat yang menggegas pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, serta membenahi dan meningkatkan kualitas jalan nasional yang ada di wilayah tersebut.
Bila kondisi jalan nasional sudah bagus tentu dibutuhkan dukungan pemda dalam membenahi jalan milik provinsi guna menghubungkan jalur akses bagi masyarakat.
“Kami berharap ini ada kesamaan persepsi antara pemda dan legislatif, karena untuk percepatan pembangunan di daerah ini uang tidak ada,” ujarnya.
Sebelumnya Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet menjelaskan pihaknya tidak bisa memasukkan rencana utang pemprov senilai Rp4,4 triliun di APBD 2020.
Hal itu disebabkan rencana itu sebelumnya tidak masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang telah dibahas bersama pemprov.
“Padahal salah satu syarat peminjaman uang ini kan harus masuk KUA PPAS dari awal. Tentu kami tidak mau berisiko seperti ini, kan tidak bisa istilahnya penumpang naik di tengah jalan, terus mau duduk di depan pula,” ujarnya.
Indra menyarankan kepada pemprov untuk menunda rencana peminjaman tersebut, dan mengajukan kembali pada pembahasan anggaran di tahun depan.
Sebelumnya pemprov sudah menyampaikan rencana peminjaman uang hingga Rp4,4 triliun untuk membangun infrastruktur jalan provinsi yang sebagian besar dalam kondisi rusak. Bila disetujui DPRD, pemprov akan meminjam kepada BUMN seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang sudah menggelontorkan pinjaman ke daerah lain di Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
