Bisnis.com, BATAM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan sejumlah bantuan ke masyarakat di Kota Batam dan Tanjungpinang.
Dua kota di provinsi yang 98 persennya adalah kawasan perairan ini mendapat kucuran bantuan senilai Rp 2,5 miliar, dimana Rp1,99 miliar untuk Kota Batam dan Rp531 juta untuk masyarakat Kota Tanjungpinang.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikana (KKP) Slamet Soebjakto, menuturkan bantuan yang diberikan terkait perikanan, keselamatan kerja, termasuk beasiswa untuk mendukung hadirnya SDM yang unggul di bidang perikanan.
Secara lebih rinci, bantuan meliputi benih ikan kerapu 3.000 ekor, benih bawal bintang 30.000 ekor, paket budi daya ikan lele sistem bioflok sebanyak 2 paket. Bantuan kapal 5 GT sebanyak 5 unit, bantuan alat penangkap ikan sebanyak 5 unit, bantuan premi asuransi nelayan untuk 564 orang.
Ada juga fasilitas pembiayaan melalui kredit lunak BLUMKP kepada 5 kelompok nelayan, ice flake maccine kapasitas 1,5 ton sebanyak 1 unit, chest freezer sebanyak 6 unit, dan beasiswa bagi 2 anak.
"Kepri merupakan kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan sektor perikanan nasional dan letak geografisnya yang sangat strategis, sehingga kita dukung untuk bisa memaksimalkan potensinya," kata Slamet.
Dia menyampaikan pendapatnya dalam acara pemberian bantuan secara simbolis kepada perwakilan penerima bantuan di kawasan wisata Dendang Melayu Jembatan 1 Barelang, Batam pada Rabu (14/8/2019)
Slamet melanjutkan dalam tahun terakhir ini, kinerja sektor kelautan dan perikanan menunjukkan capaian yang positif. Secara makro, nilai PDB Perikanan pada 2018 sebesar Rp238,64 triliun, naik 5,2% dibanding tahun 2017 yang mencapai Rp226,85 triliun.
Disamping itu, PNPB sektor perikanan juga naik signifikan dari semula 2014 hanya sebesar Rp267 miliar menjadi Rp557 miliar sampai dengan bulan November 2018 lalu.
Indikator keberhasilan tersebut juga terlihat pencapaian nilai tukar nelayan (NTN) dan pembudidaya ikan (NTPi). Dimana pada bulan Juni 2019, NTN tercatat sebesar 132,92, naik 2,95 persen dibanding bulan yang sama tahun 2018 yang mencapai 129.31. Begitupula NTPi bulan Juni 2019 tercatat sebesar 134,42 atau naik 2,83 persen dibanding bulan yang sama 2018 yang mencapai 130,71.
Capaian positif nilai NTN dan NTPi Ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli yang dipicu oleh kenaikan pendapatan usaha di atas ambang batas kelayakan ekonomi.
"Angka ini juga akan memicu naiknya nilai saving rate untuk re-investasi, sehingga mendorong kapasitas usaha nelayan dan pembudidaya ikan yang lebih kuat,"kata Slamet lagi.
Sementara itu, peningkatan juga terlihat pada pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan. Khusus untuk pembudidaya ikan, rata-rata nilai pendapatan secara nasional tahun 2018 sebesar Rp3,38 juta per bulan atau naik 13,04 persen dibanding 2015 yang berada di angka mencapai Rp2,99 juta per bulan. Angka pendapatan ini jauh melampaui rata-rata UMR nasional yang hanya Rp2,25 juta per bulan.
Pada 2018 lalu, KKP juga mencatat konsumsi ikan per kapita secara nasional yakni 50,69 kg/kapita. Angka ini menempatkan konsumsi ikan per kapita penduduk Indonesia dalam kategori tinggi.
Selain itu, konsumsi ikan per kapita nasional dalam 5 tahun terakhir juga menunjukkan grafik yang terus naik. Dimana pada 2014 lalu konsumsi ikan per kapita tercatat baru sebesar 38,14 kg per kapita.
Lebih jauh, Slamet menuturkan, KKP terus mendorong berbagai program kebijakan yang diarahkan dalam rangka mengoptimalkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melalui 3 strategi utama yakni bagaimana mewujudkan pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.
Selain tanggung jawab untuk menggenjot produksi guna ketahanan pangan, KKP juga berkewajiban menjaga keanekaragaman stok jenis ikan asli yang hampir dan terancam kelestariannya. (K41)
