Bisnis.com, MEDAN – Memajukan industri pariwisata menjadi salah satu tujuan strategis pemerintah. Guna mewujudkan hal tersebut beberapa daerah potensial didorong untuk menghasilkan berbagai inovasi di sektor pariwisata, salah satunya Sumatra Utara lewat kawasan Danau Toba.
Kementerian Pariwisata mendorong Danau Toba untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia. Danau Toba ditargetkan mendapatkan sertifikasi UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Global Geopark (UGG) pada tahun ini. Hal itu sebagai salah satu strategi untuk mempermudah promosi kawasan danau vulkanik tersebut.
“Danau Toba memang indah, semua orang tahu. Tapi ketika tidak ada sertifikasi maka akan susah menjualnya. Jadi kami harapkan tahun ini Danau Toba medapatkan sertifikasi UGG, untuk meningkatkan penegakan disiplin,” jelas Menteri Pariwisata Arief Yahya di Medan.
Saat ini, lanjutnya, Kementerian Pariwisata bersama dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) tengah memperiapkan infrastruktur dan utilitas dasar di kawasan Danau Toba. Menurutnya, infrastruktur dan utilitas menjadu kunci untuk menawarkan Danau Toba kepada para investor.
“Kita belum punya infrastruktur dan fasilitas di dalam. Jalan, air, listrik dan internet belum ada. Infrastruktur dan utilitas dasar harus tuntas,” jelasnya.
Kementerian Pariwisata menargetkan kawasan Danau Toba dapat kunjungan wisatawan hingga satu juta orang. Apabila hal tersebut terjadi, diasumsikan Sumatra Utara paling tidak mendapatkan US$ 1 juta, sehingga membantu menyejahterakan masyarakat.
Guna merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan mengucurkan anggaran sekitar Rp1,6 triliun. Dia mengatakan dana tersebut merupakan bagian dari total anggaran senilai Rp6,4 triliun untuk menyelesaikan pembangunan destinasi wisata super prioritas seperti Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika, dan Danau Toba.
Menurutnya pembangunan pariwisata memang harus mencakup tiga hal yakni atraksi, transportasi, serta amenitas yang memadai. Untuk itu, pariwisata membutuhkan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan.
