Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank Indonesia Sumut Sokong Pesantren sebagai Pusat Ekonomi Baru

Perkembangan ekonomi syariah tersebut akan didorong melalui pesantren-pesantren binaan dan mengembangkan penggiat UMKM agar memiliki sertifikasi syariah.
Seorang pedagang melayani pembeli di Pasar Ikan Kesawan, Medan, Sumatera Utara, Rabu (3/7/2019). Menurut pedagang, memasuki musim keberangkatan haji permintaan kebutuhan perlengkapan haji seperti kain ihram, mukenah, peci, celana, sandal dan sepatu haji terus mengalami kenaikan dengan omset penjualan Rp 2 juta - Rp 5 juta./Antara-Septianda Perdana
Seorang pedagang melayani pembeli di Pasar Ikan Kesawan, Medan, Sumatera Utara, Rabu (3/7/2019). Menurut pedagang, memasuki musim keberangkatan haji permintaan kebutuhan perlengkapan haji seperti kain ihram, mukenah, peci, celana, sandal dan sepatu haji terus mengalami kenaikan dengan omset penjualan Rp 2 juta - Rp 5 juta./Antara-Septianda Perdana

Bisnis.com, MEDAN — Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Sumut.

Kepala Kantor Perwakilan BI Sumut Wiwiek Sisto Widayat mengatakan ekonomi syariah tersebut akan didorong melalui pesantren-pesantren binaan dan mengembangkan penggiat UMKM agar memiliki sertifikasi syariah.

Hal tersebut dilakukan supaya dapat menjadi sumber perekonomian baru, tidak hanya mengandalkan komoditas unggulan bidang pertanian dan perkebunan.

“Jadi sekarang kita ingin menambah jumlah pesantren yang kita jadikan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumut, " kata Wiwiek, dikutip Selasa (9/7/2019).

Dia mengatakan saat ini Sumut telah memiliki beberapa binaan untuk pesantren itu baik di Medan dan kabupaten/kota lain seperti di Sergai, Tebing Tinggi, di Deliserdang. Selanjutnya, akan di tambah beberapa daerah lainnya.

Tak hanya itu, Wiwiek mengatakan pihaknya akan mengembangkan UMKM yang mempunyai prinsip syariah. Di BI sendiri sudah ada UMKM yang memiliki prinsip syariah seperti di Tuntungan.

“Kita juga memfasilitasi sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini agak lebih luas. Kita sudah 3 kali melakukan focus discussion yang dihadiri oleh UMKM di seluruh Sumut yakni dari 33 kabupaten/kota sudah hadir lebih dari 500 UMKM dan mereka komitmennya cukup kuat untuk mereka memiliki sertifikasi halal,” jelasnya.

Fasilitas sertifikasi untuk UMKM tersebut nantinya akan dinilai langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1 September 2019. “Kami sudah memberikan capacity building yang ingin mendapatkan sertifikasi halal bisa mendaftar ke kami. Untuk kami hubungkan ke dewan sertifikasi halal nasional ini,” imbuhnya.

Guna merealisasikan hal tersebut, katanya, tentu bukan sesuatu yang mudah. Pasalnya, proses sertifikasi halal cukup sulit dan harus diperiksa end to end tidak hanya proses produksinya saja, namun juga dari pengolahannya, dari penjualannya dari budidayanya.

"Semua ini harus sistem syariah dan harus memenuhi semuanya. Jadi kalau salah satu tahapan saja bukan prinsip syariah dan bisa gagal, " jelasnya.

Untuk di Sumut sendiri Wiwiek optimis akan terlaksana ekonomi sistem syariah ini lantaran ia melihat respon dan tanggapan UMKM yang banyak. Apalagi sudah ada beberapa daerah yang telah memberlakukan hal yang sama seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, lalu Sumatra Selatan, Riau, dan di Sulawesi Selatan.

"Beberapa sudah masuk ekonomi syariah. Kalau di Sumut nanti bisa bertambah halal food yang ada di Sumatera Utara. Karena inikan terkait wisatawan juga,” pungkasnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper