Bisnis.com, MEDAN — Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara membidik anggota legislatif baru untuk memacu realisasi kredit di tahun ini.
Sekretaris Perusahaan Bank Sumut, Syahdan Ridwan Siregar mengatakan penyaluran kredit konsumtif bakal terakselerasi di paruh kedua tahun ini. Alasannya, pada masa ini, anggota legislatif daerah terpilih telah dilantik.
Merunut dari periode sebelumnya, dia menyebut, para anggota legislatif daerah menggunakan surat keputusan (SK) pelantikan sebagai agunan untuk mendapat kredit. Oleh karena itu, dia optimistis, penyaluran kredit di tahun ini bakal lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.
Sebagai gambaran, hingga April 2019, kredit multiguna yang tersalur sebesar Rp11,9 triliun atau 96% dari target. Sementara itu, sepanjang 2018, perusahaan menyalurkan Rp21,76 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
"Tahun ini [penyaluran kredit] pasti meningkat. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota dewan terhormat akan dilantik Oktober. Biasanya setelah itu beramai-ramai mengagunkan SK-nya," ujarnya, belum lama ini.
Sementara itu, untuk pangsa pasar lain seperti dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS), menurutnya, bakal terus dijajaki bahkan menyentuh ke pegawai honorer dan satuan polisi pamong praja. Dia optimistis bisa meningkatkan penyaluran kredit sekaligus laba di tahun ini.
Seperti diketahui, realisasi laba hingga April 2019 sebesar Rp178 miliar atau 29% dari target. Adapun, pada sepanjang 2018, Bank Sumut mengumpulkan laba Rp502,4 miliar atau turun 20,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni Rp630,8 miliar.
"Yang kami garap bukan cuma pegawai negeri yang sudah pegawai, pegawai honor pun sudah kami garap. Di Medan, pegawai honor, Satpol PP juga sudah tapi batasannya tidak sampai 15 tahun, [kredit] jangka pendek, tiga atau empat tahun," katanya.
Dia berujar meskipun pembayaran gaji dilakukan melalui Bank Sumut, tak semua PNS menggunakan fasilitas kredit dari perusahaan. Untuk segmen PNS, pihaknya baru menguasai sekira 65% hingga 75%.
"Rata-rata kalau saya lihat di data terakhir, masih 65%, 75% pangsa pasarnya karena [PNS] yang pensiun banyak," katanya.
Sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatra Bagian Utara, Yusuf Ansori mengatakan pangsa pasar kredit multiguna khususnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) mengalami tren penurunan.
"Saat ini dominasi pangsa pasar Bank Sumut terhadap pasar kredit PNS atau kredit multiguna terus Mengalami penurunan karena di-cover oleh perbankan yang lain," katanya.
Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi mengatakan dipenunjukkan direktur utama yang baru diharapkan mampu mengakselerasi kinerja perusahaan. Pasalnya, melalui penunjukkan tersebut perusahaan bisa lebih leluasa menentukan keputusan bisnis. "Dia (Budi Utomo) harus bisa menaikkan laba," katanya.
