Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Utara bakal terus menertibkan keramba jaring apung (KJA) agar tak menurunkan kualitas air di Danau Toba.
Sekretaris Daerah Sumatra Utara, Sabrina mengatakan pihaknya melakukan penertiban secara persuasif terhadap pemilik KJA di sekitar Danau Toba yang belum menerapkan prinsip ramah lingkungan. Menurutnya, cukup sulit menertibkan pemilik KJA karena sebagian besar merupakan skala rakyat yang dimiliki perorangan.
endati demikian, secara bertahap pihaknya mendorong para pemilik KJA agar memperhatikan kualitas air di Danau Toba sehingga bisa mendukung berbagai kegiatan masyarakat di sekitar.
Berdasarkan audit Bank Dunia, kualitas air Danau Toba sangat rendah dengan minimnya kandungan oksigen. Adapun, menurunnya kadar kandungan oksigen diakibatkan pembuangan limbah ke Danau Toba. Beberapa kegiatan yang menyumbang dampak negatif terhadap salah satu destinasi pariwisata itu yakni peternakan babi yang membuang limbahnya ke danau, begitu juga dengan keramba jaring apung, limbah rumah tangga dan hotel di sekitar danau.
"Kami ini tidak sekeras kepada perusahaan kepada masyarakat ini persuasif juga karena mereka cari makan. Mereka skala kecil dan banyak orang," ujarnya, Kamis (13/6/2019).
Di sisi lain, Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Arik Ari Wibowo mengatakan Danau Toba masih memiliki potensi cukup besar untuk pengembangan perikanan budi daya.
Sumatra Utara sendiri secara nasional masuk dalam lima provinsi penyumbang produksi perikanan budidaya terbesar. Namun, belakangan produksi dari keramba jaring apung (KJA) menurun karena masalah lingkungan dan pembatasan yang dilakukan sejumlah Pemerintah Daerah. Hal itu menyebabkan penurunan produksi dari KJA sebesar 10.96% pertahun.
"Produksi KJA menurun 10,96% pertahun karena isu lingkungan dan pembatasan di sejumlah daerah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
