Bisnis.com, PALEMBANG – Petani sawit swadaya di Sumatra Selatan mengaku masih kesulitan memenuhi persyaratan untuk mengikuti program peremajaan sawit rakyat atau PSR yang digulirkan oleh pemerintah.
Salinan, Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Rahayu di Desa Senda Mukti, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, mengatakan dari 300 petani sawit mandiri yang bergabung dalam koperasi tersebut masih ada yang terkendala legalitas lahan.
“Salah satunya terkait legalitas lahan yang merupakan syarat utama untuk mengajukan bantuan PSR, kami juga melihat proses pengajuan juga terlalu panjang, petani tidak yakin bisa mengikutinya,” katanya di sela-sela acara seminar teknis kelapa sawit di Palembang, Rabu (13/2/2019).
Padahal, kata Salinan, bantuan PSR yang digulirkan pemerintah senilai Rp25 juta per hektare itu sangat dibutuhkan petani swadaya, meskipun nilai tersebut hanya mampu menutupi separuh dari biaya peremajaan yang ditaksir mencapai lebih dari Rp45 juta per hektare.
Dia melanjutkan mayoritas kebun sawit anggota KUD Rahayu sudah berusia sangat tua. Bahkan kebun Salinan yang seluas 4 hektare tersebut sudah memasuki usai 27 tahun.
“Jadi program peremajaan ini sangat dibutuhkan, kebun sudah tua dan berpengaruh terhadap produktivitas panen,” katanya.
Salinan mengemukakan sejak kebunnya memasuki masa tua, produktivitasnya hanya sekitar 11 ton per hektare per tahun. Idealnya, kata dia, kebun sawit di usai produktif bisa menghasilkan tandan buah segar (TBS) sebanyak 30 ton per ha per tahun.
Dia menambahkan petani sawit swadaya juga minta pemerintah memberi sosialisasi lebih lanjut terkait mata pencarian petani selama peremajaan kebun yang bisa memakan waktu hingga lima tahun untuk panen kembali.
“Selama lima tahun itu petani mau makan apa? Kebun sawit ini berbeda dengan kebun karet yang bisa ditumpang sari,” katanya.
