Pemprov Sumsel Evaluasi Larangan Truk Batubara Lewat Jalan Umum

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemprov Sumatra Selatan bakal mengevaluasi kebijakan pelarangan angkutan batu bara melintas di jalan umum pada 2 minggu mendatang.

Sekretaris Daerah Sumsel Nasrun Umar, mengatakan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan dari pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2013 tentang tata cara pengangkutan batu bara di jalan umum.

“Nanti pasti ada evaluasi setelah pencabutan Pergub tersebut, 2 minggu ke depan. Kita lihat dampak yang lebih banyak nanti apa, tetapi yang jelas setiap kebijakan itu pasti ada konsekuensinya,” katanya seusai meninjau jalan khusus truk batu bara di Kabupaten Lahat, Kamis (8/11/2018).

Namun demikian, Nasrun tak menyebut secara rinci evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Apakah terkait kebijakan yang sudah dikeluarkan atau terkait regulasi penerapan di lapangan terhadap sanksi dan pengembalian truk ke jalan umum.

Menurut dia, jika setiap keputusan yang telah diambil Pemprov pasti memiliki risiko. Termasuk terkait tersendatnya pasokan batu bara yang kini membuat resah produsen listrik di pulau Jawa.

Akibat dari pemberlakuan kebijakan itu, sejumlah produsen listrik swasta yang ada di Indonesia mengaku akan merugi. Hal ini karena batu bara sebagai bahan baku utama akan tersendat sampai ke lokasi.

"Kalau itu mempengaruhi listrik yang ada di Jawa dan sekitarnya sudah pasti. Tapi tetap kami utamakan mana yang terbaik, tetapi kalau nanti ada yang lebih penting ya kita evaluasi lagi," katanya.

Nasrun menyebut persoalan truk batu bara yang melintas jalan umum bukanlah masalah baru. Namun telah lama jadi polemik di masyarakat.