Bisnis.com, BATAM – BP Batam dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI memastikan keamanan aktifitas bisnis di laut Batam. Kedua institusi ini mengikat kerjasama daam bentuk nota kesepahaman guna memberikan rasa aman bagi pengusaha yang beraktifitas di laut.
Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Arie Soedowo, di Kapal Negara Belut Laut 4806, Rabu (29/08). Kerjasama ini menjadi strategis seiring meningkatnya aktifitas di perairan Batam yang dirorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Arie Soedowo, meningkatnya aktifitas di laut menuntut peningkatan keamanan guna memberikan rasa aman bagi pelaku usaha.
Baca Juga
Selain itu, potensi aktifitas ilegal di sela-sela aktifitas lain di perairan Batam juga akan meningkat. Dengan demikian, perlu pengawasan ekstra untuk meminimalisir perbuatan melawan hukum di laut.
“Pengamanan itu untk mengawasi aktifias tersebut. sah tidak sah, ada izinnya atau tidak, sehingga tidak ada yang ilegal. Itu tugasnya keamanan,” jelasnya.
Bakamla sendiri memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian.
Mengingat lembaga tersebut terdiri dari beberapa unsur penegak hukum. Sumber daya yang memadai membuat Bakamla ideal mengamankan aktifitas di perairan Batam
“Melalui kerjasama ini kami mengupayakan memberi kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi yang berbondong-bondong mengeksploitasi kegiatan ekonomi di laut. Baik yang dilakukan PMA maupun PMDN. Pengamanan itu termasuk pengawasan dan pengendalian,” jelasnya.
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, MoU dengan Bakamla akan memberikan dampatk positif bagi aktifitas ekonomi di perairan Batam.
BP Batam menilai, dukungan keamanan menjadi komponen krusial, sehingga pengguna jasa jalur laut mendapat jaminan kemananan.
“Jaminan keamanan bagi pengguna jasa jalur laut bisa meningkatkan kenyamanan, sehingga investor bisa masuk,” jelasnya.
Beberapa komponen yang dimuat dalam MoU tersebut antara lain mengenai pertukaran informasi, pemanfaatan sarana prasarana, penginkatan pengembangan Sumber Daya MAnusia (SDM) dan pelaksnaan pengamanan di laut.
Nota kesepahaman ini akan berlaku selama lima tahun. “Kita harapkan MoU ini jadi langkah kongkrit bersama. Kami ditugaskan untuk memajukan wilayah Batam sebagai teras Indonesia dan bisa memajukan daerah seperti wilayah negara tetangga,” paparnya.
Dia juga menyampaikan potensi maritim untuk meningkatkan ekonomi Batam masih sangat besar. Batam belum memaksimalkan manfaat lalu lintas kapal di jalur Selat Malaka dengan hanya menangkap 10 % dari kapal-kapal yang melewati periran tersibuk di dunia tersebut.
“Kita hanya mendapat manfaat kecil. Untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dari sektor tersebutl, perlu kita bangun sinergitas bersama,” jelasnya.
Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, aspek kemanan menjadi penunjang utama untuk mearik minat pengusaha meningkatkan aktifitas ekonomi mereka di perairan.
Saat ini, masih banyak potensi ekonomi di perairan yang belum bisa dioptimalkan, karena aspek pengendalian dan pengaturan yang belum memadai.
“Batam harus memaksimalkan fasilitas FTZ hingga ke wilayah perairannya. Dengan dukungan keamanan dari Bakamla, tentu akan memberikan kepastian bagi pengsuaha unutk mengeksplorasi potensi ekonomi di laut,” jelasnya.
