Integrasi Sistem OSS di Sumut Masih Bermasalah

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara Sabrina meminta masalah pengintegrasian perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS) segera dituntaskan. Apabila belum bisa diintegarasikan sepenuhnya, minimal diusahakan hingga para pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).
Ropesta Sitorus | 24 Agustus 2018 00:29 WIB
Ilustrasi - jakarta.go.id

Bisnis.com, MEDAN – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara Sabrina meminta masalah pengintegrasian perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS) segera dituntaskan. Apabila belum bisa diintegarasikan sepenuhnya, minimal diusahakan hingga para pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kalau tidak segera kita selesaikan, maka perekonomian di Sumut bisa mandek,” ujar Sabrina saat memimpin Rapat Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (23/8/2018).

Sistem OSS yang diluncurkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pada  Juli lalu memperlihatkan banyak kendala dalam proses pengaplikasian di lapangan. Salah satunya, tidak bisa melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Hanya sampai pada tahap pemberian NIB.

Menanggapi hal tersebut, Sabrina selaku Ketua Satgas merekomendasikan agar sistem OSS dijalankan hingga tahap NIB saja. Kemudian untuk izin usaha diproses menggunakan prosedur lama dan berpayung pada peraturan-peraturan yang ada.

“Saya minta agar Tim Satgas menyurati pusat terkait langkah yang kita ambil ini. Karena kalau kita tidak mengeluarkan surat izin usaha, perekonomian terhambat dan ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak,” katanya.

Selain menyurati pusat, Tim Satgas juga diminta untuk berkordinasi dan berkomunikasi dengan provinsi lain terkait penyelesaiaan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik ini.

“Selain itu, sembari menunggu jawaban dan arahan dari pusat, saya harapkan agar tiap OPD yang melayani masalah perizinan mendalami Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018). Kemudian, nanti adakan sosialisasi khususnya pada pelaku usaha,” pesan Sabrina.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Satgas sekaligus Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu Arief S Trinugroho menyampaikan agar dinas-dinas yang telah menerima Surat Edaran dari Kementerian terkait mengenai teknis pengaplikasian OSS untuk bertumpu pada Surat Edaran.

“Sedangkan dinas yang masih menemukan kendala, untuk sementara kita jalankan sesuai arahan Ibu Sekda, kemudian kita tunggu jawaban dari pusat,” ujarnya.

OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik. 

Tag : perizinan
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top