Bisnis.com, TANJUNG PINANG – Pemeritah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menargetkan PT Jamkrida Kepri bisa beroperasi pertengahan 2019 mendatang dengan rencana penyertaan modal dari Pemprov Rp25 miliar dari total modal Rp30 miliar yang dibutuhkan.
Pemprov Kepri bersama DPRD Kepri dan OJK akan membentuk tim untuk mengakselerasi operasional PT Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah) Kepri.
Syamsul Bahrum, Asisten Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepri menjelaskan, Pemprov Kepri telah membentuk Jamkrida sejak tahun 2015, melalui terbitnya Perda No 1 tahun 2015.
Namun hingga saat ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut tak bisa beroperasi karena terkendala anggaran. Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal kepada PT Jamkrida Kepri belum di bahas di DPRD Kepri.
“Perda ini mutlak harus ada sebagai dasar hukum penyertaan modal,” ujarnya di hotel CK Tanjung Pinang, Kamis (26/7/2018).
Pihaknya mendorong agar Perda Penyertaan Modal untuk PT Jamkrida Kepri masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Kepri. Dengan demikian, DPRD bisa memprioritaskan pebahsan Perda ini.
Menurutnya, butuh dana sekitar Rp30 miliar agar PT Jamkrida Kepri bisa beroperasi pertengahan tahun depan. Sekitar Rp 25 miliar di antaranya dialokasikan untuk investasi Pemprov Kepri ke BUMD tersebut.
“Dana tersebut merupakan penyertaan modal tahap awal dari Rp 100 miliar penyertaan modal yang diharapkan,” jelasnya.
Sementara itu Rp 5 miliar dana sisanya digunakan untuk persiapan hingga biaya operasional. Di antaranya fasilitas seleksi direksi melalui open biding dan pengurusan perizinan yang diperlukan. Tinjuan ulang terhadap kajian analisas investasi juga harus dilakukan sebagai dasar penyusunan Ranperda Penyertaan Modal.
“Tapi jika kajian yang lama masih relevan, kita bisa pakai itu saja. Sehingga bisa lebih mempercepat waktu,” jelasnya.
Sekitar Rp 3 miliar juga dibutuhkan untuk biaya oeprasional awal PT Jamkrida Kepri. Pemprov Kepri beharap semua stakeholder bisa memberikan atensi terhadap percepatan operasional PT Jamkrida ini, agar akses permodalan terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM bisa segera didorong.
